Wujudkan Keluarga Berkualitas, BKKBN Papua Berkolaborasi Dengan Pemkab Keerom

KEEROM - Badan Kependudukan dan Kaluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Keerom siap berkolaborasi dengan sejumlah program-program prioritas.

Komitmen kolaborasi ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar saat menemui Bupati Keerom, Piter Gusbager di ruangan kerjanya, Senin (22/03/2021).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar mengatakan bahwa sebagai instasi vertikal yang memiliki program kerja bersentuhan langsung dengan masyarakat, BKKBN harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkab Keerom.

Menurut Sarles, tujuan dari BKKBN sendiri adalah bagaiman uapay untuk mendorong  meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) disemua daerah di Provinsi Papua termasuk Keerom.

“Hal ini diharapkan bisa menopang visi misi gubernur dan para bupati dalam membagun indeks pembangunan keluarga di seluruh tanah Papua ini,” paparnya.

Karena menurutnya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang salah menafsirkan salah satu program ungula atau prioritas BKKBN yakni Program Keluarga Brencana (KB).

"Masih ada masyarakat yang mengartikan bahwa KB ini membatasi kelahiran padahal sebenarnya tidak seperti itu. Program KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh BKKBN dan banyak manfaatnya yakni mewujudkan kesehatan keluarga atau informasi keluarga sehat yang akan menghasilkan keluarga yang berkualitas,” terangnya.

Hal-hal seperti inilah yang diharuskan melibatkan pemerintah daerah agar bisa menjelaskan dan menyakinkan kepada masyarakat bahwa program KB ini tidak lagi membicarakan pembatasan kelahiran akan tetapi banyak manfaat yang lebih baik lagi.

Sarles juga menyampaikan, dalam waktu dekat BKKBN bersama Pemkab Keerom akan melakukan pendataan keluarga yang dilakukan dalam lima tahun sekali.

“Kita berharap bisa tercover semua penduduk yang ada di Keerom untuk memwujudkan program-program kesejahteraan masyarakat. data-data ini nanti kami akan presentasi kepada Bapak Bupati Keerom sehingga bisa digunakan untuk merencanakan program-program kemasyarakat yang lainya,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager menyampikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Papua terhadap beberapa program prioritas yang akan dikolaborasikan dengan pemkab keerom di tahun 2021 ini.

“Pada intinya saya selaku Bupati sangat mendukung atas program pendataan kependudukan ini, karena saya yakni keuarga adalah benteng untuk melahirkan generasi emas dan calon-calon pemimpin masa depan untuk negeri dan bangsa ini,” ujar Bupati Keerom.

Dirinya juga sependapat bahwa program KB bukan saja membicarakan batasan kelahiran akan tetapi begitu banyak ilmu atau informasi tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang sehat, tanguh, mandiri, maju dan sejahtera.

“Ini yang kita harapkan, pengetahuan atau informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Sehingga setiap pasangan yang ingin membagun sebuah keluarga, pemerintah sebagai wakil tuhan tugasnya membantu untuk memberikan edukasi dan pengetahuan agar rumah tangganya kelak menjadi keluarga yang berkualitas,” ujar Piter Gusbager.

Bupati Keerom itu juga menambahkan, lewat pendataan keluarga ini pemerintah bisa mengetahui keluarga mana yang belum mempunyai akta nikah dan yang lainya. Hal ini akan berkaitan dengan program santunan kehamilan dan kelahiran dalam seribu hari kelahiran.

“Program ini merupakan bagian dari visi misi kami. Tetapi untuk mengklaim itu setiap keuarga atau kelahiran harus memiliki legalitas, jika tidak memiliki lega ini akan membingungkan kami bagaimana untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Karena menurut mantan Wabup Keerom itu, semua pendataan keluarga itu berbasis NIK, dimana setiap bantaun baik itu pemulihan dalama masa pandemic Covid-19 dan yang akan disalurkan oleh pemerintah harus berbasi NIK.

“Untuk itu hal ini harus menjadi tugas bagi dinas pencatatan sipil untuk seger selesaikan 7000 jiwa penduduk keerom yang belum memiliki NIK atau KTP,” tutupnya.