PURWOREJO- Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, juga para Kepala Sekolah untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan terkait program pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja di Kabupaten Purworejo, yang saat ini dalam pemeriksaan atau penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, RM Abdullah, saat ditemui kantor DPRD Purworejo, pada Senin (19/4/2021), mengatakan, Komisi IV DPRD Purworejo baru mengetahui adanya program BOS Afirmasi dan Kinerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo setelah ramai di pemberitaan media.
"Kami di Komisi IV malah baru tau ada program BOS Afirmasi setelah ramai di media yang konon sekarang sedang dilakukan lidik oleh Kejaksaan. Karena BOS Afirmasi merupakan sumber dana dari APBN, sehingga baik dinas maupun para kepala sekolah dalam hal proses pengajuan maupun pada tahapan pelaksanaanya tidak menginformasikan kepada komisi IV," ungkap Abdullah.
Menyikapi isu- isu atau berita yang telah beredar, lanjutnya, DPRD Purworejo segera memanggil pihak terkait guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan program BOS Afirmasi dan Kinerja yang telah berjalan di Kabupaten Purworejo.
"Langkah pertama yang akan kami tempuh adalah kita menganut asas praduga tak bersalah, jadi kami ingin memanggil Dinas dan Kepala Sekolah untuk mengkonfirmasi apakah berita dimedia itu benar atau tidak benar. Mungkin langkah kami baru akan dilakukan sebatas itu," jelasnya.
Dalam pemanggilan nanti, DPRD Purworejo akan bertanya terkait program BOS Afirmasi dan Kinerja, baik berapa nilanya, peruntukanya untuk apa, bagaimana cara penggunaanya dan lain sebagainya.
"Sehingga kami bisa dapatkan informasinya secara jelas," ujarnya.
Terkait proses hukum yang saat masih dalam pemeriksaan atau penanganan Kejaksaan Negeri Purworejo, Abdulla mengaku bukan ranah DPRD.
"Kami hanya ingin mengetahui dari sisi pengawasan sebagai DPRD terkait ramainya pemberitaan tentang BOS Afirmasi," tegasnya.
Menurutnya, Komisi IV sebagai mitra yang membidangi soal pendidikan, ecara etis semestinya dalam hal apapun yang terkait dengan pendidikan, seharusnya saling menginformasikan, meskipun tidak ada kewajiban karena sumber dananya dari APBN.
"Sepanjang para kepala sekolah melaksanakan kegiatan dengan benar sebetulnya kan tidak ada bahasa resah atau takut dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tau dalam pelaksanaan BOS Afirmasi kemarin seperti apa, sesuai prosedur apa tidak, sekali lagi kami Komisi IV akan menggali informasi kepada mitra Dinas maupun kepada para Kepala Sekolah. Namun kita akan melihat agenda bamus dulu kapan ada celah waktu untuk melakukan pertemuan konfirmasi itu, tapi segera," jelasnya.
Pihaknya berharap pelaksanaan program BOS Afirmasi dan Kinerja sesuai prosedur kemudian tidak ada persoalan dan Kepala Sekolah dapat bekerja dengan nyaman.
"Tapi jika disisi lain itu memang ada ketidak sesuaian, ada ketidak benaran dalam pelaksanaan, ya itu bukan ranah kami untuk menjustice, namun itu merupakan ranah Kejaksaan dan kami tidak boleh ikut campur," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Widiarto |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi