Duh, Tunggakan Jamkesda di Kampar Capai 7 M

"Kalau diakumulasikan mecapai 7 miliar rupiah, penumpukan klaim terjadi sejak tahun 2019," katanya, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Ifi sapaan akrabnya, nilai tunggakan tersebut sudah memasuki zona tidak aman bagi pelayanan masyarakat. Ia juga mengatakan, rumah sakit yang ia pimpin akan keos jika tidak segera diatasi.

Lebih lanjut dikatakannya pula, dengan anggaran yang tersendat pihak RSUD harus tetap mengambil obat dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP). 

"Inilah yang membuat kami pusing, di sisi lain kami dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien, kebutuhan RSUD itu juga bergantung dengan pembayaran Jamkesda," ungkapnya.

Lebih lanjut, pada tahun anggaran 2020 Dinas Kesehatan membayar tunggakan Jamkesda sebesar 800 juta rupiah. Namun, Ifi menilai tidak efektif karena setiap harinya masyarakat berdatangan memakai jalur Jamkesda. 

"Tentu gak akan cukup jika dibayar segitu, sebab warga yang datang tiap hari bertambah, bayangkan saja hingga 2021 ini sudah berapa klaimnya," tuturnya. 

Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar Repol menilai apabila dibandingkan dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Kampar sangat mampu untuk melunasi. 

"Saya kira kalau cuma 7 miliar angka segitu tak besar. Ini soal kesehatan masyarakat, menyangkut nyawa, tak seberapalah untuk membantu yang sedang sakit," tuturnya.

Kendati begitu, pihaknya menilai kinerja RSUD sudah sangat bagus, perubahannya pesat. Bahkan kata dia, pasien non Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) tetap mendapat perlakuan yang sama.

"Sebetulnya dengan pola direktur RSUD sekarang kita patut apresiasi bahwa semangatnya luar biasa, ketika masyarakat yang tidak punya BPJS tetap mereka tetap melayani. Nah, kebanyakan ditanggung oleh Jamkesda, soal administrasi menyusul, beda dengan dulu," tutupnya. (Andika Winarta).