KAMPAR - Tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) capai 7 miliar, mantan anggota DPRD Kampar periode 2009-2014 dan 2014-2019, Firman Wahyudi angkat bicara.
Politisi Golkar itu menyebut, mitra kerja Komisi II yakni rumah sakit dan Dinas Kesehatan punya tugas yang cukup besar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait Jamkesda.
"Komisi II punya kewajiban mengawal anggaran Jamkesda hingga ditetapkan," ungkap Firman.
Firman berharap kader Partai Golkar khususnya yang menjabat di Komisi II ataupun di Badan Anggaran (Banggar) untuk mengawal Jamkesda hingga betul-betul terealisasi oleh pemerintah daerah.
"Semoga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sangat prima tanpa ada kendala seperti yang terjadi saat ini," harapnya.
Saat dikonfirmasi, Azwan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga sebagai ketua Bapedda tidak berani memberikan tanggapan.
"Kalau soal Jamkesda silahkan tanyakan langsung kepada Sekda,saya tak berani memberikan komentar terkait itu," kata Azwan.
Sementara Yusri Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) saat dikonfirmasi melalui saluran telepon pihaknya tidak merespon. Dan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pihaknya juga tidak dibalas. (Andika Winarta).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Magang |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi