PURWOREJO-Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Predikat WTP ini merupakan yang kesembilan kali diraih Pemkab Purworejo secara berturut-turut sejak tahun 2012.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (TA) 2020, dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, pada Senin (24/05/2021).
LHP LKPD diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setyabudi. Turut mendampingi antara lain Inspektur Purworejo Drs Achmad Kurniawan Kadir, Kepala BPPKAD Purworejo Dra Woro Widyawati, serta Kabag Humas dan Protokol Rita Purnama.
Meskipun memberikan opini WTP, namun BPK juga menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksanaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo, untuk memerintahkan jajarannya guna menindaklanjuti kelemahan tersebut.
“Mempertimbangkan situasi pandemi, BPK pun melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan. Bahkan BPK telah menerbitkan petunjuk teknis pemeriksaan di masa pandemi,” kata Kepala BPK Ayub Amali.
Ia berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. “Mari kita bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” harapnya.
Sementara usai penyerahan, Wakil Bupati Hj Yuli Hastuti menyatakan kegembiraan dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Pemkab Purworejo.
“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Purworejo, semoga kedepan dapat terus menjaga komitmennya terhadap tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, sehingga opini WTP dapat kembali diraih pada tahun-tahun mendatang,” harapnya.
Wabup juga menyatakan apresiasi kepada BPK-RI, atas kerjasamanya yang baik selama ini, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Widiarto |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi