TRENGGALEK - Komisi IV DPRD geram dengan pelaksaan refocusing di Trengggalek. Bagaimana tidak, prioritas pembangunan shelter untuk penampungan orang yang membutuhkan serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) hilang dalam perencanaan.
Padahal rencana pembangunan shelter tersebut telah dianggarkan di tahun ini. Alasan rencana itu masuk skala prioritas karena telah sesuai dengan kebutuhan daerah untuk menampung masyarakat yang bernasib tidak baik.
"Kita sudah berkali-kali merencanakan pembangunan shelter untuk masuk skala prioritas, namun hingga saat ini rencana tersebut belum juga terwujud," kata Mugianto selaku Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Jum'at (28/5/2021).
Menurut Mugianto usai menggelar rapat bersama OPD mitra bahwa dalam pembahasan rencana pembangunan tahun 2021, alokasi anggaran untuk pembangunan shelter ini telah disediakan dan di tahun ini seharusnya sudah dilaksanakan.
Namun berdasarkan informasi dari Bakeuda, ternyata perencanaan pembangunan shelter telah hilang. Sesuai laporan, rencana pembangunan shelter yang ada di Dinas PUPR ini hilang terkena refocusing untuk penanganan Covid-19.
"Informasinya rencana pembangunan shelter di tahun ini hilang, karena masuk gedung negara yang bisa ditunda untuk tidak dilaksanakan," tutur Mugianto.
Mugianto juga menerangkan, apa yang di takutkan terjadi juga, dengan kejadian seperti ini berarti Dinas tidak bisa membedakan mana saja rencana yang penting dan tidak penting. Padahal semua telah sepakat jangan sampai ada rencana yang telah dikonsep dan masuk prioritas justru hilang.
Untuk menyelesaikan ini, komisi IV minta kepada Bakeuda jangan asal main potong sekian persen di masing-masing OPD. Terutama pada sektor Dinkes, Pendidikan dan Sosial. Karena rencana yang ada disana semua langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Apa yang kita takutkan terjadi, banyak hal yang tidak di prioritaskan masih dipertahankan. Namun rencana kegiatan skala prioritas malah hilang dalam perencanaan," tegasnya.
Masih menurut Mugianto, memang sesuai PMP 17 alokasi anggaran refocusing minimal 8 persen, namun apakah pada akhirnya anggaran itu akan habis semua.
Padahal kebutuhan anggaran itu hanya tergantung perkembangan kasus saja. Kalau tidak ada ledakan kasus maka juga akan banyak anggaran yang tidak terpakai.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan kedepan anggaran rencana kegiatan harus bisa di kembalikan untuk kegiatan yang dianggap prioritas.
"Seperti pembangunan shleter, kami merasa rencana itu masuk skala prioritas dengan mengacu pada kebutuhan daerah untuk menampung masyarakat yang bernasib tidak baik," imbuhnya.
Ditambahkan Mugianto, jangan sampai dengan tidak adanya shelter, ada gelandang di luar daerah yang berasal dari Trengggalek. Karena itu akan mencerminkan bahwa daerah tidak mampu mengurus warganya.
Dengan alasan itu pihaknya berharap rencana pembangunan shleter segera terwujud. Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat yang sehat maupun sakit.
"Karena banyak persoalan seperti disabilitas, ODGJ dan anak terlantar yang seharusnya itu menjadi tanggungjawab bersama," ucap Mugianto menegaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan P3A Trenggalek Ratna Sulistyowati menuturkan bahwa saat ini pihaknya kesulitan untuk mencari tempat penampungan terhadap orang dengan kasus atau permasalahan krusial seperti ODGJ.
Misal adanya kasus ODGJ yang sudah tidak di terima dilingkungan karena telah melakukan kesalahan. Itu yang menjadi prioritas untuk segera dibangunnya shleter di Trenggalek.
"Saya masih berharap shelter dibangun, karena masih banyak ada kasus lain yang membutuhkan shelter untuk penampungan," harapnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi