JEMBER - Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember, Nur Hasan minta Pemerintah Kabupaten Jember berlaku adil dan tidak terkesan arogan.
Menurutnya, persoalan kegaduhan oknum pencak silat harusnya lebih dicarikan solusi yang lebih tepat, bukan justru memunculkan wacana pembekuan.
” Wacana pembekuan terhadap organisasi silat, bukan langkah yang bijak, malah terkesan pemerintah arogan,” tulisnya tegas, lewat pesan singkat, Selasa (08/06/2021).
Menurut Nur Hasan, harusnya pemerintah bisa melihat langsung ke bawah, bukan justru hanya terkesan mendengarkan laporan sepihak.
“Pemerintah terlalu berlebihan dalam menanggapi laporan laporan pihak tertentu,” sambungnya.
Dirinya yakin, persoalan yang terjadi di Kabupaten Jember itu adalah persoalan pribadi bukan organisasi yang menaungi.
“Kalau mau menangkap maling, ya jangan rumahnya yang dibakar. Harus kita pertahankan budaya ini, kalau ada waktu bupati suruh ikut latihan silat juga kalau perlu,” pintanya.
Di tempat terpisah, Ketua PSHT Cabang Jember Jono Wasinuddin bernada sama. Menurutnya, apa yang terjadi di bawah sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi yang dia pimpin. Hanya kebetulan, oknum yang terlibat juga ikut di PSHT.
“Karena di SH Terate itu sama sekali tidak diajarkan itu. Jadi, publik harus jeli melihat, banyak persoalan pribadi yang kemudian organisasi ikut terseret. Padahal, kami pengurus tidak tahu apa-apa,” tegasnya.
Ditanya terkait penolakannya saat disodorkan tanda tangan saat dipanggil DPRD dan Wakil Bupati Jember dirinya membantah jika ada penolakan perdamaian.
“Sudah kami bilang, kami akan musyawarah dulu. Apalagi yang hadir, tidak dihadiri lengkap. Kami siap taat hukum dan NKRI harga mati. Kami siap mengikuti aturan,” pungkas Jono menambahkan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi