MADIUN - Anggaran perjalanan Dinas milik Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun masih terbilang fantastis meski sedang pandemi Covid-19. Tercatat dalam APBD Kabupaten Madiun tahun 2021, anggaran tersebut mencapai Rp 18 miliar untuk 45 anggota dewan.
Saat dikonfirmasi, Sekertaris Dewan DPRD Kabupaten Madiun Yudi Hartono tak membantah terkait alokasi anggaran perjalanan dinas tersebut. Angaran itu sama seperti angaran tahun sebelumnya dan tidak mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Madiun.
“Anggaran perjalanan Dinas untuk tahun ini 18 miliar, namun dalam pengunaanya kita tetap menyesuaikan dengan Perpres 33 tahun 2020,” ungkap Yudi Hartono saat dikonfirmasi, Jumat (11/06/2021)
“Angaran itu digunakan untuk meningkatkan kinerja DPRD, baik itu dalam rangka kordinasi, konsultasi, study banding dan semacamnya. Angaran itu tetap seperti tahun 2020,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edy Santoso mengatakan, nilai 18 miliar rupiah itu sudah melalui rencana kerja yang disusun pada tahun sebelumnya, dan melalui pendapat fraksi-fraksi yang ada di dewan.
“Angka 18 miliar itu sudah sesuai renja sebelumnya, relevan atau tidak relevanya nanti bisa dilihat diberjalanya waktu, jika tidak efisen pasti nanti ada silpa, untuk lebih jelasnya nanti bisa konfirmasi ke ketua dewan,” jelas Kuat Edi santoso.
Dihubungi terpisah, Akademisi sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah madiun (UMMAD) Mujahidin menyatakan seharusnya Pemkab Madiun bisa lebih rasional dalam menyusun anggaran. Apalagi, sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting untuk masyarakat harus bisa dikurangi selama pandemi Covid-19.
“Selaku representasi masyarakat, sebaiknya DPRD Kabupaten Madiun melakukan efisiensi kegiatan yg bersifat eksternal termasuk biaya perjalanan dinas para anggota dewan mengingat situasi pandemi covid 19, masih tergolong tinggi,” katanya
Ia juga berpendapat efisiensi angaran harus diutamakan untuk kepentingan yang lebih prioritas saat ini yaitu penanganan covid 19.
“Sehingga dengan efisiensi dan sekala prioritas angaran untuk penanganan covid 19, proses perlindungan masyarakat dan vaksin ke masyarakat kabupaten madiun bisa segera tuntas dan merata," pungkasnya. (Wiwiet Eko Prasetyo).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Magang |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi