LAMONGAN - Fraksi PDI Perjuangan mengambil sikap walk out dari rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah), Selasa (15/6/2021).
Ketua Fraksi PDIP Lamongan, Ratna Mutia Marhaeni, mengatakan, penyebab fraksinya keluar dari rapat paripurna, karena tidak kunjung diberikan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (LHP BPK).
"Berkali kali kita meminta LHP, tapi tidak kunjung diberikan sampai sekarang. Padahal itu menjadi acuan dari pertanggung jawaban APBD. Sehingga kami memilih sikap tidak ikut menyetujui pertanggung jawaban APBD 2020," ungkapnya
Ratna menjelaskan, dalam setiap kali rapat badan anggaran (banggar), fraksinya terus meminta LHP BPK, dan dijanjikan akan diberikan, namun sampai rapat paripurna persetujuan, pihaknya belum juga diberikan.
"Ya sampai sekarang belum diberikan, dengan alasan belum di foto copy. Langkah selanjutnya kami akan rapat bersama pengurus fraksi, untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan ke teman media," jelasnya
Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur, menegaskan, bahwa keluarnya fraksi PDIP tidak akan mempengaruhi hasil rapat Paripurna tersebut.
"Tidak akan berpengaruh terhadap keputusan rapat. Karena tadi sudah kami tawarkan ke peserta rapat, dan sudah kuorum semua menyetujui," tegas pria yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lamongan ini.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M Nur Ali Zulfikar |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi