TRENGGALEK - Panggil lima organisasi perangkat daerah (OPD) Komisi II DPRD Trenggalek minta klarifikasi kegiatan ditahun 2020 atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut seperti serapan anggaran serta beberapa evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi komisi II.
Usai pimpin rapat, Pranoto selaku Ketua Komisi II DPRD Trenggalek menjabarkan bahwa pelaksanaan evaluasi ini merupakan kewajiban DPRD sebagai eksekutif untuk mengawasi dan mengontrol kinerja eksekutif.
Sedangkan untuk kali ini Komisi II membedah LKPJ Bupati tahun anggaran 2020 terhadap lima OPD yang telah melakukan kegiatan ditahun kemarin.
Banyak hal yang disampaikan dalam klarifikasi LKPJ ini, hal itu sebagai bahan evaluasi agar kedepan lebih baik. Meski sudah mendapatkan opini WTP oleh BPK namun masih ada catatan untuk diperbaiki.
"Evaluasi dan klarifikasi ini juga dapat digunakan untuk melihat catatan khusus dari sisi evaluasi anggaran agar di tahun 2022," ucapnya.
Karena sesuai apa yang di targetkan Bupati, sekarang sudah proses pembebasan APBD 2022. Dengan melihat evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya dapat digunakan untuk meminit anggaran sehingga meroket sesuai visi misi harus sesuai.
"Dorongan ini harus dilakukan mulai dari OPD dan semuanya. Bahkan serapan anggaran disisi masing OPD juga harus dimaksimalkan meskipun hasil evaluasi ini semua serapan di OPD hampir sama," tuturnya.
Ditambahkan Pranoto, hal itu mengingat adanya pos anggaran yang tidak bisa dilaksanakan seperti dinas pariwisata tidak ada kegiatan.
Dishub terkait angkutan pelajar, serta dinas pendidikan terkait pembelajaran tatap muka, meski demikian pelaksanaan sangat luar biasa untuk pemulihan ekonomi. (adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi