SUARA INDONESIA

Sebanyak 1,8 Triliun PBN Masuk ke Bondowoso, Pemkab Lakukan Penandatanganan MoU

Bahrullah - 23 June 2021 | 10:06 - Dibaca 763 kali
Peristiwa Daerah Sebanyak 1,8 Triliun PBN Masuk ke Bondowoso, Pemkab Lakukan Penandatanganan MoU
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melakukan penandatanganan degan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Bondowoso (Foto Humas Pemkab Bondowoso)

BONDOWOSO -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melakukan penandatanganan degan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Taukhid, Kepala Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jatim, mengatakan, data Kementerian Keuangan RI menyebutkan peredaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Bondowoso minimum Rp 1,8 triliun.

Jumlah itu belum termasuk dalam anggaran yang dibayarkan untuk pensiunan, penanganan kesehatan dalam hal ini seperti pembayaran tenaga kesehatan, dan pembayaran klaim Covid-19. Jadi uang yang beredar di Bondowoso besar dari APBN.

"Jangan bilang tak ada uang pemerintah yang beredar di sini," ungkapnya di Pendopo Kabupaten, Selasa (22/6/2021).

Taukhid melanjutkan, dengan besarnya nilai tersebut maka pihaknya pun melakukan advokasi masyarakat sadar APBN. Tujuannya agar masyarakat mengerti betul tentang APBN.

Dia mengatakan, masyarakat itu bukan hanya masyarakat umum  tapi juga masyarakat birokrasi.

Di lain sisi, lanjut dia, mengingat pentingnya pemahaman tentang data dan informasi keuangan secara keseluruhan.

Sehingga, semua pihak bisa turut memastikan bahwa APBN itu benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat.

"Jadi, MoU ini sebenarnya lebih kepada deklarasi kami untuk menyampaikan data dan informasi keuangan secara keseluruhan. Bagaimana, APBN ini turun ke masyarakat di wilayah Bondowoso," tuturnya.

Dilanjutkan Taukhid, bahwa dengan kesepakatan ini pihaknya pun turut menunjukkan hak-hak bupati dan perangkat daerah terhadap Dirjen yang dipimpinnya. Seperti, knowledge sharing berbagai hal tentang penganggaran daerah.

"Termasuk dorongan UMKM. UMKM bagian dari tugas kami, memfasilitasi bagaimana mereka mendapatkan akses pembiayaan," ujarnya.

Sementara itu Bupati Salwa Arifin, dalam sambutannya mengharapkan dengan dilaksanakannya kesepakatan maka pengelolaan aset negara, pengurusan piutang daerah, dan pelayanan lelang bisa berjalan dengan baik.

Di lain sisi, diharapkan nantinya juga bisa turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan pengelolaan aset.

"Bisa berjalan dengan baik, dan lancar demi kemajuan Bondowoso," pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Bahrullah
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV