SUARA INDONESIA

RDP Bareng Eksekutif, Ini Rekomendasi Komisi D DPRD Lamongan Terkait PPKM Darurat

M Nur Ali Zulfikar - 03 July 2021 | 20:07
Peristiwa Daerah RDP Bareng Eksekutif, Ini Rekomendasi Komisi D DPRD Lamongan Terkait PPKM Darurat

LAMONGAN - Komisi D DPRD Lamongan, menggelar rapat dengar pendapat (RDP), bersama Pemkab setempat, yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, RSUD Soegiri, RSUD Ngimbang dan Badan Penananggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rapat berlangsung di ruang badan anggaran (Banggar) DPRD Lamongan, Sabtu (3/7/2021) sore.

Ada 10 point rekomendasi yang diberikan legislatif kepada eksekutif terkait penerapan PPKM Darurat yang berlangsung 3-20 Juli 2021.

Anggota Komisi D DPRD Lamongan, Imam Fadlli mengungkapkan, sebagai wakil rakyat legislatif, pertama ingin memastikan implementasi dan penerapan PPKM darurat berjalan maksimal.

"Ke dua, kami ingin Satgas Covid-19 Lamongan, melakukan tracing dan testing lebih masif, dengan melibatkan lapisan pemerintahan terbawah. Yaitu Desa dan RT," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Pria yang akrab disapa Fadlli, itu menambahkan, untuk rekomendasi ke tiga, DPRD meminta Satgas menyiapkan dan mengaktifkan kembali isolasi komunal di desa-desa untuk pasien Covid 19, baik yang tanpa gejala maupun dengan gejala ringan.

"Ke empat, kami dorong agar mempercepat vaksinasi di Lamongan dan memastikan sudah berlangsung sesuai target untuk menciptakan, herd immunity. Ke lima, kami ingin tidak boleh ada penolakan pasien Covid 19 di semua lini fasilitas kesehatan. Baik di rumah sakit ataupun Puskesmas," tegas sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Lamongan ini.

Ke enam, ujar Fadlli, kami meminta tempat tidur perawatan pasien Covid di seluruh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, ditambah, agar tidak sampai kekurangan.

"Rekomendasi ke tujuh, harus memanfaatkan secara maksimal fasilitas kesehatan yang ada untuk penanganan pasien Covid 19. Delapan, jika harus menambah tenaga kesehatan dan tenaga lain untuk perawatan pasien Covid di RSUD dan RS Lapangan, maka segera realisasikan," tegas mantan ketua PW IPNU Jawa Timur ini.

"Sembilan, harus dipastikan ketercukupan obat dan sarana penunjang untuk perawatan pasien covid dan pemulasaran jenazah. Sepuluh, segera berikan APD dan edukasi kepada mudin di lingkungan desa tentang perawatan jenazah Covid-19," pungkasnya

Hadir dalam kegiatan tersebut, ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, ketua komisi D, Abd. Shomad, wakil ketua komisi D Sanditia Devis, anggota komisi D, Abdul Aziz dan Syaifuddin Zuhri.

Sementara dari eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan, Taufik Hidayat, Direktur RSUD Soegiri, Moch. Chaidir Annas, Direktur RSUD Ngimbang, Aini Mas'idha dan Sekretaris BPBD Lamongan, Ach. Zaini.

Pewarta : M Nur Ali Zulfikar
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya