SUARA INDONESIA

Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo Lakukan Sidak Terkait Bansos PKH

Agus Sulistya - 24 July 2021 | 15:07 - Dibaca 915 kali
Peristiwa Daerah Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo Lakukan Sidak Terkait Bansos PKH
Muhammad Abdullah (kanan) ketika mengunjungi rumah Cholifah (kiri) di Desa Kalitapas (Foto: agus/suaraindonesia.co.id)

PURWOREJO - Setelah ada pemberitaan dibeberapa media online terkait adanya warga yang masuk dalam program Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

Namun, bantuan tersebut tidak bisa diambil selama lima bulan, akan tetapi struk dari Bank BRI keluar membuat anggota Komisi IV DPRD Kabupten Purworejo langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Kalitapas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (24/07/2021).

Muhammad Abdullah selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan, dirinya menunaikan janji kepada rekan-rekan media  terkait adanya aduan masyarakat melalui media massa adanya persoalan PKH di Desa Kalitapas.

"Saya juga mengunjungi Desa Pekacangan, Kecamatan Bener tempat E-Warong berada, dimana orang tersebut setiap bulanya dalam pengambilan program PKH disini, namun ternyata warungnya kosong," ucapnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, dirinya sampai E-Warong tersebut dalam keadaan tertutup karena menurut warga sekitar yang berhasil ditemui, E-Warong tersebut banyak melayani ketika pas ada pembagian program PKH.

"Hari ini saya tidak bisa bertemu dengan pemilik E-Warong karena kosong dan ternyata tempat ini sifatnya mengontrak jadi pemilik warung ini bukan pemilik rumah tapi orang lain yang menyewa dijadikan warung. Jadi warung ini berdiri ketika program PKH ada dan sebelumnya tidak ada warung disini," katanya.

Seharusnya warung tersebut buka setiap hari karena menjalankan profesi, namun kata masyarakat sekitar E-Warong tersebut lebih banyak buka ketika hanya melayani PKH saja.

"Untuk syarat-syarat pendirian E-Warong nanti kami konfirmasi lebih lanjut," jelasnya.

Abdullah juga berharap, semua bantuan yang dari pemerintah untuk masyarakat apapun bentuknya jangan sampai terjadi ada penyelewengan sehingga program tersebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat.

"Kita program yang dari pemerintah untuk rakyat miskin itu diterima seutuhnya dan mampu meringankan beban masyarakat yang menerima. Namun kalau nanti dilapangan ditemukan persoalan-persoalan nanti kita akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinsos dengan tujuan kita ingin memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki," harapnya.

Sementara itu, Sutikno selaku Kepala Desa Kalitapas mengucapkan, terima kasih kepada Komisi IV DPRD Purworejo ketika ada keluh kesah dari masyarakat langsung ditindak lanjuti.

"Harapanya, mudah-mudahan kedepan warga saya yang menerima bantuan tersebut benar-benar menerima," ucapnya.

Selanjutnya, Cholifah selaku penerima KPM PKH yang selama lima bulan tidak bisa mengambil bantuan namun setelah adanya reaksi dari Komisi IV DPRD Purworejo beberapa hari lalu, kini dirinya sudah bisa mengambil lagi bantuan tersebut sebanyak tiga paket dan mengucapkan, "Alhamdulillah setelah mendapatkan tiga paket ya rasanya senang," singkatnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Agus Sulistya
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya