SUARA INDONESIA

Banyak Ruang Fiskal Pembangunan Trengggalek Terdampak Penanganan Covid-19

Rudi Yuni - 28 July 2021 | 13:07 - Dibaca 963 kali
Peristiwa Daerah Banyak Ruang Fiskal Pembangunan Trengggalek Terdampak Penanganan Covid-19
Rapat Komisi II DPRD Trenggalek bersama Dinas Perhubungan membahas KUA PPAS APBD

TRENGGALEK - Banyak anggaran pada ruang fiskal yang terdampak penanganan wabah Covid-19, Komisi II minta organisasi perangkat daerah (OPD) tetap mengedepankan program dengan super skala prioritas. 

Dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tersebut dewan juga meminta OPD untuk menunda kegiatan yang masih bersifat biasa saja.

"Ruang fiskal anggaran menjadi sorotan kami dalam pembahasan KUA PPAS ini," kata Pranoto Ketua Komisi II DPRD Trenggalek usai rapat, Rabu (28/7/2021).

Disampaikan Pranoto, dengan pembahasan bersama Dinas Perhubungan ini pihaknya melihat bahwa program Dishub memang sesuai visi Bupati, namun ruang fiskal anggaran yang belum ada.

Semua pasti tahu ruang fiskal pemerintah saat ini tengah terdampak penanganan Covid-19, sehingga sebagian program kegiatan OPD yang belum masuk skala prioritas wajib ditunda dulu. 

"Apalagi untuk pembiayaan program tersebut juga masih belum ada, jadi harus di sepakati bersama penilaiannya," ucapnya.

Lanjut Pranoto, sedangkan beberapa hal yang masuk skala prioritas maupun yang digunakan untuk mencukupi RPJMD, wajib di dorong agar tetap dilaksanakan.

Misal seperti ruang untuk pesepeda harus diwadahi, karena ada korelasi terkait kategori kota hijau. Selain itu, juga harus terbebas dari asap, sehingga untuk mengurangi itu perlu diwadahi juga.

"Selain itu juga ada desa terang sesuai misi Bupati, ini harus juga terang benderang dari sisi penerangan," tutur Pranoto.

Menurutnya, dengan adanya program desa terang ini akan menjadi program yang dapat didorong dari dana ppju untuk secara penuh menangani hal program tersebut.

Sedangkan dari sisi pendapatan sebagian berpotensi ada kenaikan, melihat perangkat lunak sudah ada di pansus tentang kenaikan uji kir. 

Namun dewan tetap mengingatkan, naik boleh boleh saja, tapi harus mengingat dan menimbang pelaku yang berbenturan secara langsung dengan uji kir, jangan dipaksakan dan jangan ditekan jika itu terjadi.

"Kalau di tekan kesehatan menurun, imun berkurang. Meskipun program akan tetap melihat output, namun yang menjadi persoalan anggaran saat ini belum pasti," pungkasnya. (adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Rudi Yuni
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV