JOMBANG - Pimpinan 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Jombang masih kosong . Fraksi dari PKS Perindo menyoroti kekosongan(OPD) yang kosong usai agenda mutasi beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna Pandangan akhir terkait Raperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2021, Senin (23/8/2021).
Turut pula ditekankan dalam pandangan mereka, restrukturisasi organisasi di tubuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jombang."Fraksi kami secara umum menerima Raperda P-APBD serta Raperda Pengelolaan Barang milik Daerah, menjadi Perda Tahun Anggaran 2021.Kami menekankan dua poin yang harus mendapatkan perhatian," papar Ketua Fraksi PKS Perindo, Rochmad Abidin.
Dijelaskan olehnya, sorotan pertama yang ingin disikapi oleh fraksi mereka. Yakni kekosongan di sejumlah OPD, usai mutasi yang digelar beberapa waktu lalu. OPD dimaksud, masing-masing Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perizinan, dan Kepala BAPPEDA.
"Kami meminta saudara Bupati agar segera mengangkat serta melantik kepala dinas yang kosong. Diantaranya Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perizinan, dan Kepala BAPPEDA," jelasnya.
Menjadi pertimbangan PKS Perindo, sebab keberadaan sejumlah OPD tadi sangat vital. Sekaligus berkaitan langsung dengan upaya pembangunan yang tengah berjalan di Kota Santri.
"Kami menganggap dinas dinas tersebut sangat vital, sehingga tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong. Memang ada pelaksana tugas (Plt) yang mengemban tanggung jawab, namun dengan kondisi tersebut kinerja dinas menjadi kurang maksimal," sambungnya.
Sementara, sebut Rochmad, masih banyak kader senior aparatur sipil negara (ASN) yang mumpuni. Bahkan jumlahnya sangat banyak untuk menduduki jabatan tersebut.
"Sedang kami juga mengetahui jika banyak kader senior ASN yang mumpuni untuk menduduki jabatan kosong tadi. Maka seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Bupati, untuk segera mengangkat kepala dinas baru," tegas Politisi PKS itu.
Kemudian, poin kedua yang ditekankan oleh PKS Perindo dalam Paripurna yakni leletnya Bupati yang tidak kunjung melaksanakan rekomendasi wakil rakyat. Sedangkan, hal tadi mendapat sorotan dari sejumlah elemen.
"Sebagaimana diketahui bersama, jika kemarin sejumlah elemen menyoroti tidak segeranya dilakukan restrukturisasi organisasi di tubuh BLUD RSUD Jombang. Tentu hal ini mendapatkan perhatian publik, karena terus disorot oleh media serta LSM," tegasnya.
Seiring dengan terjadinya perubahan postur P-APBD Kabupaten Jombang hingga sebesar Rp. 2.597.504.824.331., ia mengharap agar dalam penggunaannya dapat optimal. Sebab terjadi penurunan Rp. 12.347.413.787., apabila dibandingkan dengan sebelumnya di angka Rp. 2.609.582.283.118,.
"Mohon kiranya Pemkab Jombang ini dapat melaksanakan Anggaran APBD perubahan Tahun 2021 tersebut dengan sebaik baiknya. Dan memaksimalkan keperuntukan anggaran tersebut agar dapat menyentuh terhadap kepentingan masyarakat secara langsung," pungkasnya.(Adv).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi