MADIUN - Wali Kota Madiun Maidi mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual di Gedung GCIO, Kamis (2/9/2021).
Rakor tersebut dilaksanakan berdasar pada Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas Uu No. 30 Tahun 2022 bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Maidi menyampaikan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh KPK RI. Program tersebut merupakan bagian dari tugas KPK dalam mengkoordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah.
Dalam mencapai itu semua wali kota mengatakan Pemkot Madiun telah berkolaborasi bersama KPK, Kemendagri, Kementerian PAN RB dan kementerian terkait lainnya. "Yang jelas banyak pengalaman yang sekarang terjaring OTT jangan sampai terjadi lagi. Ini terakhir kali ada daerah yang korupsi jangan sampai yang belum itu nyusul harus hati-hati," tegas wali kota.
Wali Kota menambahkan, upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan akan terus dilakukan. Pihaknya berterima kasih kepada KPK yang telah mendampingi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
“Kami juga mohon arahan agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi,” ucap wali kota.
Sementara itu perwakilan KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama mengatakan rakor tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian dan kendala atau hambatan yang dihadapi pemda di seluruh Jawa Timur terkait area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. (Sep)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Prabasonta |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi