PURWOREJO - Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membentuk Desa Anti Politik Uang guna mencegah terjadinya praktik politik uang saat Pilkada. Salah satunya di Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.
Pada Pilkada serentak 2020 kemarin jadi pelajaran penting bagi warga Desa Bajangrejo. Pasalnya pada malam hari tenang Bawaslu Purworejo menerima laporan adanya praktik politik uang yang terjadi di desa tersebut.
Hal tersebut yang membuat Bawaslu memberikan edukasi untuk sadar berpartisipasi dalam praktik anti politik uang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Nur Kholiq pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021, pada Senin (6/9/2021), mengatakan, perwakilan warga telah mendeklarasikan diri menjadi Desa Anti Politik Uang.
Deklarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan Kepala Desa Bajangrejo.
Dikatakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diharapkan semakin bagus.
"Masyarakat tidak hanya menjadi objek Pemilu. Namun, menjadi subjek yang terlibah langsung dalam setiap tahapan pemilihan," katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Heru Cahyono SSos, MA. Heru hadir berdiskusi langsung dengan warga Desa Bajangrejo.
Heru mengatakan kegiatan tersebut dipersiapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Harapannya dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024, kesadaran masyarakat dalam menolak dan mencegah politik uang semakin meningkat," katanya.
Diakhir acara Bawaslu bersama warga memasang papan nama Desa Anti Politik Uang sebagai tanda telah dilaksanakan deklarasi.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Widiarto |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi