BANYUWANGI- Puluhan sopir kendaraan angkutan logistik di Banyuwangi mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (8/9/2021).
Puluhan sopir yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Gapiber) ini mengadu jika mengalami kendala saat melakukan penyeberangan di pelabuhan.
Mereka meminta agar syarat perjalanan penyeberangan ke Bali dan Mataram cukup mengantongi surat usai vaksin, tanpa adanya rapid test antigen atau swab PCR.
Kedatangan puluhan sopir ini disambut baik Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara dalam hearing yang berlangsung di ruang khusus dewan setempat.
Ketua Gapiber, Darmawan mengatakan, kebijakan yang dilakukan para pemangku kebijakan selama ini dinilai tumpah tindih.
Sebab, kata dia, masa berlaku rapid test sekitar 2-3 hari, apabila sopir diberi dispensasi sampai dengan 7 hari sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran. Belum lagi instansi yang berhak menentukan batas waktunya juga tidak jelas.
“Satu sisi para sopir dituntut untuk mendukung keberhasilan vaksinasi. Sisi yang lain kapan pemberlakuan PPKM berakhir tidak jelas. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan para sopir logistik mendapatkan banyak kendala di lapangan,” katanya.
Seorang sopir lainnya, Fajar Hidayat menambahkan, jika informasi saat ini stok rapid test gratis di ASDP jumlahnya sudah menipis. Apabila jatah atau kuota rapid test untuk mereka habis kemungkinan akan terjadi gejolak.
“Kalau habis kami pasti akan sambat lagi ke anggota dewan. Apabila tidak mendapatkan tanggapan positif kemungkinan kami akan melakukan tuntutan dengan cara memarkir kendaraan di jalanan atau di kawasan pelabuhan,” ancamnya.
Menanggapi keluhan para sopir logistik tersebut, Ketua DPRD I Made Cahyana Negara menuturkan, terkait keinginan mereka, dewan sudah mempertemukan dengan pihak terkait. Mulai ASDP Ketapang, KKP, Dinas Kesehatan, Pelindo, dan perwakilan dari Polresta Banyuwangi.
"Selaku wakil rakyat, kami berusaha menyampaikan kepada pemerintah diatasnya. Keinginan mereka juga mendasarkan atas penyampaian dari kawan-kawannya yang ada di Pelabuhan Merak-Bakauheni, bahwa setelah vaksin tidak perlu rapid test dan tentunya perlu dicek kebenarannya,” ucap Made.
Kata Made, dalam menyelesaikan persoalan para sopir logistik ini membutuhkan proses dan waktu. "Sebenarnya kalau keinginan mereka yang simpel-simpel saja, jadi apabila sudah vaksin bisa jalan, karena efisiensi waktu saja," tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi