SUARA INDONESIA

Dengarkan Keluhan Demonstran, Empat Parpol di Situbondo Tunda Kungker Demi Percepat PAPBD

Izzul Muttaqin - 08 September 2021 | 20:09
Peristiwa Daerah Dengarkan Keluhan Demonstran, Empat Parpol di Situbondo Tunda Kungker Demi Percepat PAPBD

SITUBONDO- Empat Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Situbondo akhirnya mengambil sikap tegas untuk mendukung percepata pengesahan PAPBD. Yakni, dengan melakukan penundaan kunjungan kerja (Kungker). Sampai ada kata sepakat di gedung dewan terkait penjadwalan musyawarah persetujuan sebelum bulan Oktober.

Empat Parpol yang dimaksud merupakan partai pengusung Bupati Karna Suswandi dalam pilkada beberapa waktu lalu. Yakni PPP, Gerindra, Demokrat dan PDI-P.

Menurut Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo, Zeiniye, pihaknya telah mengeluarkan instruksi agar anggota dewan dari PPP untuk menunda Kungker sementara waktu. Tujuannya agar fokus mengupayakan penjadwalan P-APBD sebelum bulan Oktober 2021.

"Jadi setelah ada aksi penyampaian aspirasi dari FP2EM dan Warga Merak terkait pengesahan PAPBD 2021, maka saya sebagai Ketua DPC PPP langsung meminta agar pimpiman DPRD melakukan gelar rapat. Mengevaluasi rapat badan musyawarah (Bamus). Agar apa yang menjadi keinginan masyarakat terealisasi. Yakni pengesahan PAPBD bisa dilakukan sebelum bulan Oktober," ujarnya.

Karena kalau tidak disahkan hingga Oktober, maka Situbondo dianggap tidak memiliki PAPBD. "Karena itulah, kami melarang DPRD dari PPP untuk melaksanakan kunjungan kerja (Kungker)," ucapnya.

Dan apa yang dilakukan PPP juga dilakukan tiga Parpol lainnya. "Mereka juga melarang anggotanya untuk melaksanakan Kungker," ucapnya.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat, Janur Sasra Ananda membenarkan bahwa pihaknya juga meminta anggota dewan dari Fraksi Demokrat untuk menunda Kungker. Semua itu dilakukan untuk mempercepat pengesahan PAPBD.

"Karena kami ingin, anggota dewan dari Partai Demokrat untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat. Baru setelah semua sudah sesuai harapan, baru mereka melakukan Kungker. Sebab kunjungan kerja bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan PAPBD yang harus selesai tepat waktu," ucapnya.

Sebelumnya, aktivis FP2EM bersama puluhan warga Dusun Merak, Sumberwaru, Banyuputih menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Situbondo. Mereka menuntut pengesahan PAPBD tepat waktu. Agar pembangunan tidak terganggu. (zul)

Pewarta : Izzul Muttaqin
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV