BANYUWANGI- Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi semakin dekat. Bahkan saat ini Pemkab tengah melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengisi kekosongan di sejumlah dinas.
Oleh karenanya, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mewanti-wanti agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani-Sugirah benar-benar memilih ASN yang bisa bekerja sesuai kompetensinya.
Menurut Made, tantangan kedepan semakin berat, karena harus bekerja memperjuangkan masyarakat di tengah kondisi Pandemi Covid-19.
"Jadi pesan saya cari yang bisa kerja keras, dan juga bisa bersinergi atau menerjemahkan visi misi dari kepala daerah, bukan faktor kedekatan," tegas Made, Kamis (9/9/2021).
Diketahui, Ipuk-Sugirah sudah bisa melakukan rolling jabatan mulai enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
Serta harus mendapat persetujuan tertulis menteri dalam negeri, seperti yang tertuang dalam Pasal 162 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
"Saat ini memang jadi momentum sesuai undang-undang, dimana waktunya ada pergeseran jabatan atau sekaligus mengisi kekosongan yang dijabat Plt. Sekali lagi tempatkan ASN yang bisa kerja," ungkapnya.
Made menyebut, pihaknya juga akan mengawal proses rotasi dan mutasi jabatan yang akan dilakukan Pemkab Banyuwangi.
"Kita kawal Kabupaten Banyuwangi secara objektif, kita sampaikan masukan-masukan kalau emang ada yang perlu kita sampaikan," tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi