SUARA INDONESIA

Soal Hak Nakes, Bupati Keerom Soroti Kebiasaan Palang dan Mogok Kerja

Mustakim Ali - 24 September 2021 | 11:09
Peristiwa Daerah Soal Hak Nakes, Bupati Keerom Soroti Kebiasaan Palang dan Mogok Kerja

KEEROM - Bupati Keerom, Piter Gusbager menegaskan bahwa terkait hak-hak Tenaga Kesehatan (Nakes di Kabupaten Keerom sudah dibayarkan baik itu insentif, kinerja dan hak-hak yang lainnya.

Bupati mengakui bahwa hak Nakes yang sudah dibayarkan hingga triwulan kedua di tahun 2021 ini. Total anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Keerom untuk pembayaran hak-hak nakes ini sebesar  1 Miliar lebih atau tepatnya Rp.1.146.300.000.

‘’Jadi untuk hak-hak Nakes telah kita bayarkan, untuk itu saya ingatkan kepada Nakes untuk bekerja dengan baik dan profesional sesuai sumpah janji Nakes,’’ ujar Bupati kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya.

Dirinya menambhakan, Pemkab Keerom sangat sangat konseren terhadap urusan-urusan kepentingan public seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan SDM termasuk yang menjadi hak-hak ASN.

Bupati juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Pemkab Keerom telah membayarkan operasional Puskesmas kepada 8 Puskesmas yang ada yaitu Puskesmas Arso Kota, Arso 3, Waris, Towe Hitam, Ubrub, Milki dan Senggi sebesar Rp.1.047.537.281yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum).

‘’Sementara 3 puskemas lain yaitu Puskesmas Arso Barat, Arso Timur dan Pitewi masih dalam proses verifikasi untuk pembayaran,’’ ujarnya.

Selain itu juga, orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menyoroti adanya budaya baru di kalangan Nakes kabupaten Keerom, yaitu mogok atau palang.

‘’Kini saya lihat ada budaya baru di Nakes, yang sedikit-sedikit palang, tulis di Manila, mogok kerja. Saya ingatkan ini bertentangan dengan tugas dan fungsi Nakes serta sumpah janji tenaga kesehatan yang spirit utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat,’’ tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa Nakes sebagai bagian dari ASN ada aturan main, nilai, norma dan tata krama serta budaya kerja. Maka dirinya tak mau mendengar lagi ada budaya seperti itu di Keerom.

‘’Saya ingatkan hak saudara sudah dibayar maka jangan sampai ada lagi palang, hasut-hasut dan pengaruhi sana-sini untuk palang, saya ingatkan, saya akan cari tahu siapa provokkatornya dan akan saya hentikan dia dari Nakes. Kalau ia masih melakukan ini, maka ia berurusan dengan Bupati Keerom,’’ tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa budaya sedikit-sedikit mogok telah timbulkan image dan tradisi buruk di hadapan masyarakat. Maka sekali lagi ia ingatkan tak boleh lagi ada mogok-mogok atau ia akan bertindak tegas.

‘’Saya Ingatkan, Kalau Berikutnya Ada Mogok Lagi, Maka Pimpinannya Saya Ganti. Buktinya, hari ini saya sudah tandatangani penghentian kepala Puskesmas Milki, karena meninggalkan tugas dan perintahkan anak buahnya untuk tinggalkan tugas. Demikian juga, saya ingatkan RSUD Kwaingga dan Puskesmas Arso Kota, berikutnya kalau ada pemogokan, pemimpinnya saya ganti, Kepala RSUD atau kepala IGD atau pimpinan lainnya yang bertanggungjawab,’’ tegasnya lagi.

Menurutnya, budaya mogok seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga ASN, karena akan dikuatirkan hal ini menjadi imec seolah-olah kerja demi uang.

‘’Memang kita butuh uang, tapi kita bekerja juga harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ini yang menjadi poin utamanya," tegasnya.

Kebiasaan palang memalang, mogok kerja dan yang lainnya dikawatirkan akan membangun opini public yang baru l, yang menyudutkan seolah-olah Pemkab tidak perhatikan Nakes.

‘’Apalagi yang kurang, Pemkab telah memperhatikan kalian, yang kurang adalah rasa syukur kalian. Ingat bersyukurlah telah bekerja, karena masih banyak orang yang belum bekerja. Saya juga ingatkan kepada guru-guru, kepala sekolah, jangan coba-coba, karena Bupati punya cara untuk mengecek apa yang terjadi. saya akan evaluasi,’’ pungkasnya.

Pewarta : Mustakim Ali
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV