SUARA INDONESIA

Dewan Desak Bupati Banyuwangi Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepala Dinas, 9 Jabatan Diisi Plt

Muhammad Nurul Yaqin - 29 September 2021 | 18:09
Peristiwa Daerah Dewan Desak Bupati Banyuwangi Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepala Dinas, 9 Jabatan Diisi Plt

BANYUWANGI- Kekosongan jabatan kepala dinas di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Di mana kini ada sekitar 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh Pelaksana Tugas (plt).

Kesembilan OPD tersebut di antaranya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, DPU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman.

Lanjut Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, Sekretaris DPRD Banyuwangi, Satpol PP dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Banyuwangi mendesak bupati agar segera melakukan pengisian jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan di OPD.

Hal tersebut dilakukan, agar nantinya pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi bisa berjalan secara lancar. Kekosongan jabatan yang berlarut-larut dikhawatirkan berdampak pada kurang maksimalnya kinerja eksekutif.

"Bupati harus segera mempercepat pengisian jabatan, mutasi bahkan promosi jabatan di beberapa OPD yang selama ini hanya diisi Plt," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Priyo Santoso, Rabu (29/9/2021).

Dia menjelaskan, kekosongan jabatan di sejumlah OPD, khususnya posisi kepala dinas sudah berlangsung cukup lama. 

Meski sudah ditunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, Politisi PKB ini menilai kewenangan mereka terbatas dan tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat strategis layaknya pejabat definitif.

"Banyaknya pejabat pelaksana tugas membuat kinerja dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal, karena mereka yang ditunjuk sebagai Plt tidak berani mengambil keputusan yang bersifat strategis," ungkapnya.

Dirinya percaya banyak ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang memiliki kapasitas mumpuni. Bahkan dia menantang agar bisa transparansi dalam membuka data di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa Pemkab Banyuwangi yang semakin moncer ini, kekurangan ASN pandai, kalau mau buka data di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan saya yakin banyak SDM yang sudah mumpuni," pungkasnya.

Sementata itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan, jika saat ini Pemkab tengah melakukan penataan OPD, untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah dinas.

Menurutnya, mengisi kekosongan jabatan tidak sekedar memilih atau menentukan orang, tapi harus dilihat dari kualitas.

"Saat ini sedang berproses, doakan mudah-mudahan bisa dipercepat," ucap Ipuk singkat, saat dikonfirmasi terpisah. (*)

Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV