JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2021, mendapat alokasi anggaran DAK RTLH sebesar Rp. 2.920.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk Rehab Rumah salah satunya di Desa Kepuhrejo,Kecamatan Kudu kabupaten Jombang mendapatkan sebanyak 55 Unit dari jumlah tersebut hampir selesai pengerjaannya, Senin ( 29 /11/2021).
Ditemui saat kelokasi ,Budiono Kasun Jegrek, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang menjelaskan ,untuk di Dusun kami tahun ini mendapatkan 6 unit rumah RTLH ( rumah tidak layak huni ). untuk pengerjaan 5 unit rumah RTLH sudah selesai dan tinggal 1 rumah tinggal memasang atapnya saja ,terangnya.
Budiono berharap, kedepan untuk dusunnya yang masih belum mendapatkan rumah tidak layak huni untuk tahun depan bisa mendapatkan sehingga rumah tidak layak huni di desanya bisa terbantu dengan adanya program RTLH ini, pungkasnya
Ditemui di ruang kerjanya Saiful Anwar ,Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jombang menjelaskan, untuk program RTLH adapun masing masing alokasi per rumah adalah 20 juta yang peruntukannya adalah 17,5 juta untuk material dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja, terangnya.
"Untuk Desa Jombang, dari alokasi 41 rumah setelah di verifikasi hanya 39 rumah yang layak mendapat bantuan DAK-RTLH. Dari 39 rumah tersebut ada 2 Penerima Bantuan yang mengundurkan diri sehingga untuk desa jombang tinggal 37 penerima bantuan.Rencana tahap pencairannya dibagi menjadi 3 gelombang," tambahnya.
Saiful Anwar menerangkan , pada saaat ini sudah sampai tahap penyelesaian gelombang 2. Untuk gelombang 3 akan menunggu reviu dari pihak Inspektorat untuk diajukan pencairan aggarannya ke KPPN, terangnya.
"Dalam setiap pencairan gelombang berikutnya, selalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh dinas perkim untuk memastikan bahwa anggaran sudah digunakan sebagaimana yaitu rehab rumah sudah selesai dilaksanakan sesuai usulan rehab, "tambahnya.
Saiful Anwar mengatakan ,selama ini Kabupaten Jombang selalu mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat terkait RTLH, baik melalui dana DAK maupun BSPS.
Hal ini membuktikan bahwa Pemkab Jombang sangat komitmen dengan persyaratan pemerintah pusat baik dalam hal penyediaan dana pendamping, fasilitasi pelaksanaan program serta keseriusan pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Pemerintah pusat, terangnya.
" Dengan program ini, membantu peningkatan angka rumah layak huni di Kabupaten Jombang sebanyak 146. Yang dua tidak terverifikasi dan dua mundur, Index kesehatan lingkunagn juga akan terus naik," pungkasnya ( Adv ).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi