Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Banyuwangi Naik, IPM Terbaik di Jatim

Peristiwa Daerah

BANYUWANGI- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengalami kenaikan di tahun 2021 meski sedikit.

Angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 8,07 persen. Meningkat tipis 0,01 persen dibandingkan tahun 2020. Sementara angka pengangguran naik di atas 5 persen, dari 5,34 persen di tahun 2020 menjadi 5,42 persen di 2021.

"Kenaikan ini tidak lepas dari kondisi pandemi yang begitu panjang. Karena pandemi belum sepenuhnya tuntas, sehingga berpengaruh terhadap angka kemiskinan dan pengangguran di Banyuwangi," kata Kepala PBS Banyuwangi, Tri Erwandi, Rabu (19/1/2022).

Tri menjelaskan, kenaikan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Namun semua kabupaten di Jawa Timur juga mengalami kenaikan. 

"Kalau dilihat posisi angka kemiskinan di Banyuwangi masih bagus. Artinya dibandingkan kabupaten lain di Jatim, angka kemiskinannya paling rendah, hanya naik tipis 0,01 persen," ungkapnya.

Tri menambahkan, sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banyuwangi sangat bagus dibandingkan kabupaten lainnya di Jatim. 

IPM Banyuwangi pada tahun 2021 mencapai 71,38 persen, meningkat 0,76 persen dibanding capaian pada tahun sebelumnya yakni 70,62 persen. Selama 2010-2021 IPM Banyuwangi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen. 

"Jika dibandingkan kabupaten di Jatim, IPM kita tertinggi. Bahkan angka IPM diatas 70 persen, sekitar 71 persen. Ini merupakan prestasi yang sebelumnya hanya kategori cukup, tapi kita sudah beralih ke tinggi," ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan perkembangan inflasi di Banyuwangi. Tahun 2021, inflasi yang tercatat di BPS mencapai 1,59 persen. Angka tersebut bisa ditekan 2 persen dari tahun sebelumnya yakni 1,74 persen.

BPS mewanti-wanti terutama agar mewaspadai pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi yang kian menurun akibat dampak pandemi Covid-19. 

Tri menyebut, sejak pandemi Covid-19 melanda, produksi seluruh sektor kategori sangat terpengaruh. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi minus 3,58 persen, yang biasanya positif sekitar 5 persen. 

"Ini jauh sekali. Sehingga program-program terkait peningkatan pendapatan, peningkatan UMKM perlu terus digencarkan di semua sektor atau kategori, agar pertumbuhan ekonomi bisa segera stabil," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA