SITUBONDO –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PKB mengatakan di Situbondo ada peningkatan kasus gejala PMK mencapai ratusan ekor ternak sapi.Dinas Peternakan dan Perikanan anggarannta sangat minum.
Kepastian itu di sampaikan oleh salah satu Anggota DPRD dari Fraksi PKB, H.Suprapto setelah menerima laporan dari beberapa warga di Kabupaten Situbondo.Rabu (9/6/2022).
Anggota Komisi II DPRD SItubondo, Suprapto menjelaskan, pertama kasus PMK yang terkonfirmasi itu terjadi di dua kecamatan, yakni Panarukan dan Suboh. Kasusnya saat ini sudah menyebar di empat kecamatan.
“Awalnya hanya ada dua ekor sapi yang positif PMK. Hal itu diketahui setelah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya dinyatakan positif,” ucap Suprapto, Rabu (8/6/2022).
Suprapto mengaku, kasus PMK yang menyerang hewan ternak di Situbondo sebenarnya semakin meluas, yang semula berawal dari Panarukan dan Suboh, kemudian muncul lagi dengan kasus serupa berasal dari wilayah Kecamatan Banyuputih dan Banyuglugur.
“ berarti kasus PMK saat ini kalau dihitung sudah mencapai sekitar ratusan hewan ternak yang suspek, kasus terbanyak itu terjadi di Kecamatan Banyuputih. Rata-rata yang terjangkit adalah sapi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suprapto mengatakan, untuk kasus kematian yang diduga karena terjangkit kasus PMK, baru satu ekor sapi. Namun apakah itu positif PMK atau bujan, ini masih belum diketahui. “Kalau melihat gejalanya sama dengan dua ekor sapi yang dinyatakan positif. Tapi untuk mengetahui kepastiannya itu harus dilakukan swab pada hewan yang terjangkit,” ucapnya.
Politisi Fraksi PKB menilai, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terlalu enteng dan terkesan lambat dalam menangani kasus penyebaran PMK. Karena tidak bisa mengendalikan kasus dari luar daerah, itu masih lolos masuk ke Situbondo.
“harusnya dengan banyaknya kasus PMK yang terjadi diluar kota, Dinas terkait sudah dapat mencegah kasus penyebarannya. Tapi yang terjadi saat ini di Situbondo peningkatan kasusnya justru sangat drastis,” jelasnya.
Kata dia, agar kasus ini tidak semakin meluas, maka Pemerintah Daerah harus menangani dengan maksimal. Seperti pemberian vitamin dan penyemprotam disinfektan. Pelaksnaannya ini harus dilakukan secara merata. “Semua sapi milik warga harus disuntik vitamin, dan kandanganya di semprot dengan disinfektan,"pintanya.
Suprapto menjelaskan, Dengan meningkatnya kasus PMK, seharusnya Pemerintah Daerah sudah menetapkan zona merah. Hal ini dilakukan agar penangannya terlaksana dengan cepat.
“Untuk menangani PMK ini membutuhkan anggaran besar. Jangan sampai kasusnya sudah meluas, tapi Dinas Peternakan dan Perikanan menutupinya.
Kalau ini terjadi, tentu secara otomatis warga yang dirugikan, karena sapinya tidak mendapat perawatan karena tidak adanya anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Kholil membantah bahwa jumlah kasus PMK yang terjadi di Situbondo mencapai ratusan. Karena kasus yang tercatat hingga saat ini sekitar 80 ekor sapi. “kalau hewan yang suspek itu jumlahnya puluhan. Kalau ada yang bilang angkanya ratusan, informasi itu tidak benar,” ucap Kholil.
Kholil menjelaskan, tenaga kesehatan hewan juga sudah diturunkan ke masyarakat sejak baru pertama kali adanya kasus PMK di Provinsi Jawa Timur.
"kami sudah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi masuknya kasus PMK di Situbondo. salah satunya data hewan yang terpapar itu hasil dari pengecekan petugas kesehatan hewan yang mendatangi rumah warga,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkunagn Hidup itu mengatakan, Penanganan kasus PMK, Pemkab Situbondo minim anggaran. Biaya itu saat ini menjadi beban Dinas Peternakan.
" kami juga sudah menyampaikan kasus PMK ke Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan obat, dan vitamin akan segera dikirim,” pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi