NGAWI - Program sanitasi milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Ngawi tengah menjadi sorotan publik.
Hal tersebut terjadi setelah adanya dugaan pemalsuan dokumen jaminan pengiriman barang yang dilakukan PT Nambur Marlata saat proses lelang berlangsung.
Atas dugaan itu, PT Harmoni Pilar Sentosa melayangkan protes kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Keraswetan yang tetap memilih PT Nambur Marlata sebagai pemenang.
"Kami akan diskusikan dengan tim, atas hasil proses lelang pengadaan langsung di Desa Keraswetan. Yang pasti kami sudah melakukan protes," kata Yohanes peserta lelang dari PT Harmoni Pilar Sentosa pada, Senin (25/7/2022).
"Ini bukan tentang menang dan kalah, kami hanya ingin proses ini sesuai regulasi prinsip pengadaan. Yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel," ungkap Yohanes.
Menanggapi hal itu, Pipit Dwi Herlina Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukinan menyebut bahwa hak penuh ada di KSM.
"Kasus dugaan pemalsuan dokumen, menjadi tanggungjawab KSM bilamana itu terjadi permasalahan hukum, karena sudah ada pakta integritas yang merupakan prasyarat dalam lelang pengadaan langsung di desa penerima program," Ucap Pipit sapaan akrabnya.
Diberitakan sebelumnya, saat penyerahan dokumen salah satu pihak vendor bernama PT Nambur Marlata tidak mempunyai dokomen resmi jaminan pengiriman barang dari perusahaan.
Kemudian pihak KSM meminta kepada PT Nambur Marlata untuk melengkapi.
Namun kejanggalan terjadi saat PT Nambur Marlata dalam rentan waktu hanya 3 jam mendapatkan dokumen tanda tangan asli direktur yang berdomisili di Jakarta.
Sementara, marketing perwakilan dari PT Nambur Marlata saat itu menolak diwawancarai awak media usai lelang pengadaan di Desa Keraswetan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Ari Hermawan |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi