SUARA INDONESIA – Pembangunan Jembatan penghubung Kecamatan Sereseh dan Kecamatan Pengarengan (Serpang) di Kabupaten Sampang.
Program ini dinilai tidak dapat direalisasikan dan diganti dengan pembangunan Jalur Lintas Selatan Madura (JLSM).
Jembatan yang di harapakan masyarakat Sreseh dan Pengarengan kususnya Masyarakat Marparan, yang bertahun-tahun pulau Marparan ini di kelilingi sungai, Pupus sudah harapannya.
Ketua DPRD Kanbupaten Sampang, Fadol, saat ditemui di ruang kerjanya oleh pihak media, Senin (8/8/2022) kemarin, menegaskan program pembangunan Serpang tidak bisa dilanjutkan. Tetapi, dia menyatakan program itu tidak dihapus.
“Setahu saya tidak dihapus, cuma memang ada Peraturan Presiden (Perpres) yang menyebutkan terkait pembangunan di daerah, tidak boleh melebihi dari anggaran Rp240 miliar,” terang Fadol.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, tahun lalu, empat Bupati di Madura sepakat menandatangani proposal terkait JLSM. Hanya saja, secara teknis pihaknya belum mengetahui berapa kebutuhan anggaran untuk pembangunan JLSM lantaran menjadi kewenangan pusat.
“Artinya JLSM bukan milik Sampang saja, karena melibatkan empat bupati di Madura,” imbuhnya.
Sementara, kata Fadol, tugas daerah dalam hal ini yakni Pemkab Sampang adalah pembebasan lahan pembangunan Serpang yang berganti nama JLSM. Tugas tersebut telah tuntas 100 persen.
“Sekarang menunggu hasil proposal yang telah diajukan dan sampai saat ini belum mendapat info,” pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Hoirur Rosikin |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi