BANYUWANGI - Kemunculan hacker Bjorka belakangan menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial, lantaran aksinya meretas berbagai data pribadi pejabat maupun dokumen milik pemerintah yang kerap menjadi sasarannya.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat turut merespon kejadian tersebut. Pihaknya meminta agar semua pihak termasuk mahasiswa turut konsen pada isu keamanan digital.
Menurut Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano, aksi peretasan yang dilakukan hacker Bjorka ada kesan dimana sistem keamanan siber milik pemerintah masih terbilang cukup lemah, sehingga perlu adanya peningkatan.
"Dengan itu kita ingin meminta kepada mahasiswa mendesak pemerintah agar serius membangun keamanan digital Indonesia," cetus Hardly, usai mengisi penguatan literasi digital kepada mahasiswa Untag Banyuwangi, Sabtu (17/9/2022).
Hardly menyebut, kemunculan hacker Bjorka semacam alat pemicu alarm bahwa keamanan data itu adalah sebuah hal serius yang harus dilakukan.
"Karena semakin banyak informasi terbuka, internet ini berkembang, digitalisasi dibangun, maka harus dibarengi dengan penguatan sumber securitynya," ujarnya.
Hardly juga meminta, aksi peretasan yang dilakukan Bjorka jangan terlalu dipuji. Pasalnya, kata Hardly, apa yang telah dilakukan Bjorka memang sebuah kritik terhadap pemerintah. Namun, peretasan yang dilakukan merupakan tindak pidana.
"Tindak pidana yang dilakukan Bjorka mungkin saat ini yang diincar adalah pejabat publik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa, yang dilakukan Bjorka ini akan merugikan masyarakat Indonesia secara luas," tukasnya.
Hardly membeberkan, data yang disebarluaskan oleh Bjorka merupakan data masyarakat Indonesia. Seharusnya, lanjut dia, masyarakat Indonesia turut membantu pihak keamanan dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Saya meminta katakanlah masyarakat yang memiliki keahlian di bidang itu, untuk bisa membantu keamanan melacak keberadaan Bjorka," harapnya.
Ia menambahkan, persoalan data itu bukan hanya persoalan pemerintah namun juga persoalan masyarakat Indonesia. Karena Bjorka tidak hanya meretas beberapa data rahasia pemerintah, tapi Bjorka juga mengklaim memiliki data pribadi milik jutaan masyarakat Indonesia.
"Ketika data kita, NIK kita, nama lengkap, lalu tempat tinggal, tanggal lahir, nama orang tua, kemudian itu tersebar luas. Maka itu bisa memungkinkan orang yang mendapatkan data kita itu, mengakses berbagai hal tentang kita di internet. Baik akun sosial media kita, bahkan juga bisa mengakses akun-akun di perbankan," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi