SUARA INDONESIA

Solusi Cerdas Pengurus DPW PPP Jatim Terkait CPNS Bondowoso

Bahrullah - 27 May 2021 | 08:05 - Dibaca 3.35k kali
Peristiwa Solusi Cerdas Pengurus DPW PPP Jatim Terkait CPNS Bondowoso
Pengurus DPW PPP Jatim KH.Imam Thahir (Foto: Bahrullah/ Suaraindonesia.co.id)

BONDOWOSO - Pengurus (Dewan Pengurus Wilayah) DPW (Partai Persatuan Pembangunan) PPP Jawa Timur KH.Imam Thahir, ikut bersuara terkait akan ditiadakannya perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kabupaten Bondowoso.

Menurutnya, persoalan tarik ulur kebijakan peniadaan tes CPNS solusinya ada di tubuh DPRD sendiri.

"Refocusing memang sangat berdampak. Solusinya, DPRD harus merelakan haknya seperti dana (Pokok Pikiran Rakyat) Pokir jika perekrutan CPNS dilanjutkan," tegasnya, saat dikonfirmasi Suaraindonesia.co.id lewat sambungan selulernya, Kamis (27/05/2021).

Kata Thahir, andaipun dana Pokir DPRD dialokasikan untuk perekrutan CPNS, tidak akan terlalu banyak berdampak kepada kondisi keuangan DPRD.

"Kalau ada kerelaan seluruh atau sebagian dari dana Pokir untuk ini (tes CPNS) ini bagus. Karena dana Pokir yang sah menurut aturan, sah juga jika DPRD tidak menggunakan. Itu kan hak DPRD. Kalau sebagian, kan masih ada aspirasi di dalamnya," sebut politisi senior itu dengan tegas.

"Kebutuhan yang lebih urgen harus didahulukan, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Itu bisa," sambung Thahir.

Dirinya berharap, antara eksekutif dan Legislatif bisa mencarikan jalan keluar bersama terkait persolan tersebut.

"Menjadi PNS adalah hak setiap warga negara. Tetapi kondisi keuangan memang mengalami defisit. Kalau dipaksakan, DPRD ya harus merelakan anggarannya," pungkasnya.

Menurut informasi sumber, anggaran Pokir untuk masing-masing dewan dialokasikan 1 miliar lebih. Dimana di dalamnya, juga anggaran aspirasi untuk program masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Soekaryo dengan tegas menyatakan, akan meniadakan perekrutan CPNS Tahun 2021.

Dirinya beralasan, bahwa anggaran APBD Kabupaten Bondowoso mengalami defisit akibat refokusing.

Sementara Ketua DPRD Bondowoso, H.Ahmad Dhafir meminta agara tes CPNS tetap dilaksanakan.

Dhafir mengusulkan, anggaran pembangunan infrastruktur kantor pemerintah yang tidak begitu penting sementara ditiadakan dan dipindahkan untuk CPNS.

Selain menciptakan lapangan kerja, CPNS juga merupakan kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan dan dinanti oleh masyarakat Bondowoso.


» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Bahrullah
Editor : M Ainul Yaqin

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya