TUBAN - Penyebaran virus Covid-19 di Tuban tidak hanya memberikan dampak negatif di sektor kesehatan, namun memberikan dampak meningkatnya angka kemiskinan masyarakat tahun 2020.
Peningkatan jumlah orang miskin terjadi, pasalnya kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan seperti biasa sehingga pendapatan masyarakat menurun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)Tuban bahwa penduduk miskin di Kabupaten Tuban tercatat 187.130 jiwa atau sebesar 15,91 persen di tahun 2020. Jumlah itu mengalami peningkatan 16.330 jiwa, dibandingkan tahun 2019 sebesar 170.800 jiwa atau 14,58 persen.
Hal itu membuat Tuban menjadi kabupaten miskin untuk wilayah eks-karesidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Tuban, Lamongan). Dimana angka kemiskinan Lamongan sebesar 164.680 jiwa (13,85 persen) dan Bojonegoro sebesar 161.100 jiwa atau (12,87 persen).
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan yakni membuat program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19.
Berbagai upaya pemerintah terus dilakukan melalui program-program kementerian, yang diharapkan sebagai langkah strategis mencegah agar penduduk miskin dan rentan miskin khususnya di Tuban tidak terpuruk semakin dalam.
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengatakan, pemerintah memberikan tiga jenis bantuan sosial yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST), untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19.
"BST sempat berhenti di bulan April, karena saat itu diproyeksikan bahwa di bulan itu pandemi akan turun. Namun, yang terjadi ada kenaikan angka penyebaran Covid-19 paskah lebaran. Sehingga kemudian diterapkan PPKM dan pemerintah memberikan bantuan lanjutan selama dua bulan," jelas Tri Rismaharini saat kunjungan kerja meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (24/7/2021).
Risma sapaan akrabnya menuturkan, masyarakat akan menerima uang BST sebesar Rp 600 ribu, karena dalam satu bulan besar bantuan Rp 300 ribu.
Selain itu, ada bantuan lain yang juga dikelola Kemensos adalah Bantuan Non Tunai (BPNT) atau sembako dengan nilai Rp 200 ribu per bulan. Selanjutnya bantuan Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat rentan sesuai dengan indeks bantuan atau kebutuhan.
"BPNT, PKH kita berikan tiga bulan dan BST akan diberikan selama dua bulan. Mereka juga akan menerima tambahan bantuan beras 10 kg yang akan disalurkan Bulog," ungkapnya.
Ketiga program tersebut memiliki target penyaluran per bulan, yaitu BTS dengan target 10 juta penerima, BPNT sebanyak 18,8 juta penerima dan PKH sebanyak 10 juta penerima.
Untuk besaran BST yang akan diberikan adalah senilai Rp 300.000 per bulan, dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan melalui kantor pos.
Sementara, untuk BPNT dan PKH, akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
"Ada tambahan 5,9 juta yang usulan dari daerah dan saya ajukan di Kementerian Keuangan, alhamdulillah disetujui. Yang nantinya penerima manfaat akan diberikan bantuan senilai 200 ribu selama Juli sampai Desember 2021," pungkasnya. (Irq).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M. Efendi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi