KEEROM - Puluhan sopir truk mendatangi kantor bupati keerom pada Selasa (28/09/2021) siang. Dengan tujuan untuk meminta kejelasan dari Pemda Keerom atas sewa ongkos penimbunan jalan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020 lalu.
Kedatangan 15 orang sopir truk ini di terima langsung oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager yang didampingi Sekda, Trisiswanda Indra dan juga Kapolres keerom, AKBP Christian Aer di Trinity room kantor bupati keerom.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa proyek penimbunan jalan tersebut di beberapa lokasi dilaksanakan karena untuk kepentingan salah satu kandidat yang ingin maju sebagai calon bupati.
Proyek jalan tersebut terkesan dipaksakan meski tak tercantum di DPA tahun 2020, hal inilah yang mengakibatkan pihak PU Keerom sebelumnya kesulitan untuk membayar para sopir.
Kata Bupati kepada awak media, keerom ini banyak masalah peninggalan, temasuk hutang pihak III dan lain-lain. Tapi sudahlah, apapun adanya sebagai pimpinan daerah saya akan berusaha setahap demi setahap untuk selesaikan tanggungjawab ini.
Dimana, sesuai ketentuan dan prosedur perencanaan, penganggaran, pembiayaan hingga pertanggungjawaban, maka pemerintah akan memasukkan kewajiban ini melalui prosedur. Yaitu melalui KUA PPAS untuk dimasukkan dalam perubahan APBD sehingga memungkinkan untuk pemerintah membayarnya.
"KUA-PPAS akan dibahas pada awal Oktober dan kita harap bisa mempercepat proses sehingga para sopir bisa mendapatkan haknya di awal Oktober ini juga," ujar Piter Gusbager.
Sementara itu Kapolres keerom, mengingatkan agar dalam menyampaikan atau menuntut hak, hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
Sementara dari perwakilan sopir yang menyampaikan aspirasinya pada kesempatan tersebut, yaitu Riyanto dan Mat menyampaikan terimakasih atas kebijakan bupati serta siap untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan dan perubahan di Keerom.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi