PURWOREJO - Ratusan warga yang tergabung dalam paguyuban Masyarakat Terdampak Bendung Bener (Masterbend), Purworejo, Jawa Tengah, kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Purworejo pada Selasa (11/1/2022).
Unjuk rasa itu dilakukan sebagai tindak lanjut warga dalam memperjuangkan tanah terdampak bendungan yang masih berperkara secara hukum dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo yang hingga kini belum selesai. Dimana BPN masih melakukan upaya banding kasasi setelah kalah di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Selain melakukan orasi unjuk rasa, beberapa perwakilan warga kemudian mengikuti audiensi bersama BPN Purworejo, Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) Yogyakarta, dan pihak terkait lainnya yang difasilitasi oleh DPRD Purworejo.
Saat audiensi berlangsung, situasi sempat memanas dan hampir terjadi bentrok antara warga dengan pihak kepolisian. Warga di luar gedung DPRD mencoba memaksa masuk dengan mendorong pintu gerbang. Namun situasi itu tidak berlangsung lama dan masyarakat kembali tertib melakukan unjuk rasa.
Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, saat ditemui usai audiensi mengatakan, dari hasil audiensi, didapat kesimpulan bahwa untuk solusi permasalahan saat ini hanya tinggal menunggu adanya diskresi Menteri ATR BPN.
"BPN dan BBWSO Yogyakarta tadi menyampaikan bahwa berharap untuk segera ada diskresi dari Menteri ATR BPN supaya bisa segera dilakukan reappraisal (penilaian ulang tanah yang berperkara), kita juga berharap untuk segera keluar diskresinya," ungkap Dion.
Disampaikan, pihak warga didampingi DPRD Purworejo sudah melakukan upaya ke Kementerian ATR BPN baik datang langsung maupun secara bersurat resmi.
"Kita minta kepada Kementerian ATR BPN untuk mengeluarkan diskresi, untuk kapan diskresi keluar itu kewenangan dari kementerian, harapannya bisa segera turun diskresi itu," harapnya.
Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air pada BBWSO Yogyakarta, Yosiandi Rudi Wicaksono, didampingi Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto, menegaskan, bahwa pihaknya sepakat untuk mencabut kasasi saat diskresi Menteri sudah turun. Diskresi itu nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan reappraisal.
"Karena kan semangatnya sama untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kita butuh landasan hukum yang kuat untuk penyelesaiannya, kasasi kita ini juga sebenarnya minta dasar hukum untuk reappraisal bukan kasasi menolak, hanya untuk perbaikan putusan," kata Yosi.
Sementara itu, Ketua Masterbend, Eko Siswoyo, bersama warga mengaku kecewa atas hasil audiensi itu, meski demikian dirinya bersama masyarakat akan menunggu turunnya diskresi dari Menteri ATR BPN.
Atas keputusan itu, pihaknya akan melakukan pematokan tanah yang masih menjadi hak warga pada Rabu (12/1/2022).
"Kita tidak pernah mengehentikan pengerjaan proyek, kita hanya mematok di lahan yang masih berperkara dan tanah diluar penlok yang masih menjadi hak warga. Dan besuk pematokan akan ditemani oleh tim dari BBWSO," jelasnya.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Purworejo yang terus membantu masyarakat dalam mengawal pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Bener.
"Berterimakasih karena sampai saat ini terus didampingi bahkan sampai kemarin di Jakarta juga didampingi. Akan tetapi kami juga sangat kecewa dengan adanya oknum anggota DPRD Purworejo yang justru memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pahlawan kesiangan, kami mohon kepada yang memang tidak tahu akar masalahnya, tidak tahu perjuangan warga sejak awal, janganlah sok tahu," katanya.
Namun saat dimintai keterangan siapa oknum pahlawan kesiangan itu, Eko tidak memberikan jawaban mengenai pertanyaan itu.
"Untuk itu saya tidak akan berkomentar banyak karena ini forumnya juga lain, yang jelas kami masih berjuang, kami masih membutuhkan dukungan dari anggota dewan untuk membersamai kami, untuk mengawal pembebasan lahan Bendung Bener yang masih sangat bermasalah," terangnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Widiarto |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi