PURWOREJO - Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ternyata menyimpan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat terdampak Bendungan Bener terkait hak mereka yang sampai detik ini belum dibayarkan.
Karena kecewa dengan keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berulang kali hanya memberikan janji, puluhan warga Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener yang terdampak Bendungan Bener tersebut bahkan mengancam akan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, jika pemerintah tidak segera membayarkan ganti rugi tanah mereka.
Protes masyarakat tersebut dilakukan pada saat BPN melaksanakan sosialiasi pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) kepada 10 orang pemilik lahan dari 12 bidang di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (04/03/2022).
Namun sosialisasi tersebut berjalan tegang dan sempat terjadi adu mulut, karena warga menolak rencana pembayaran UGR yang rencananya akan diberikan secara bertahap.
Sunaryo warga Dusun Kalipancer, Desa Guntur salah satu perwakilan dari 10 pemilik lahan mengatakan, bahwa masyarakat terdampak, meminta pembayaran dilakukan sekaligus atau bersama-sama, untuk menghindari adanya kecemburuan sosial yang dapat berakibat kurang baik di lingkungan masyarakat Dusun Kalipancer, sekaligus ini aksi solidaritas antara pemilik lahan satu dengan yang lainya.
“Kami mau dibayar tetapi bersama-sama, dibayar satu dibayar semua, makanya saya tolak kalau cuma mau dibayar yang punya 10 orang," kata Sunaryo sambil mengngepal tangan terlihat kesal.
Sementara itu, Eko Susanto warga Dusun Kalipancer yang tampak emosi mengikuti sosialisasi tersebut mengungkapkan, bertahun-tahun masyarakat sudah cukup sabar untuk menanti pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagai aksi solidaritas, masyarakat tidak mau jika pembayaran tidak dilakukan secara bersama-sama.
“Permintaan kami sederhana sekali, hanya minta dibayar bareng-bareng supaya tidak ada konflik sosial, jangan sampai nanti kalau masyarakat sudah pintar dan mengambil langkah sendiri," tegasnya.
Lebih lanjut, Eko Susanto mengatakan, masyarakat sudah jenuh, banyak terdengar suara sumbang dari masyarakat untuk menolak PSN Bendungan Bener karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sampai saat ini. Banyak masalah telah terjadi di Dusun Kalipancer ini.
"Jadi masalah disini itu mulai pembayaran yang belum dibayarkan, pengerjaan diluar penlok oleh pihak PT dan masyarakat Dusun Kalipancer sangat butuh air bersih namun belum pernah diberi sama sekali," kata Eko.
Eko menambahkan, bahwa selama ini pemerintah seakan tidak pernah memperhatikan nasib masyarakat Dusun Kalipancer yang jelas-jelas sangat mendukung adanya program PSN.
"Apa kami harus menolak Bendungan Bener seperti desa sebelah, harus berontak, agar supaya kami diperhatikan. Kami siap melakukan aksi lebih besar dari desa sebelah untuk ikut menolak Bendungan Bener kalau memang pemerintah tidak mau memperhatikan nasib kami," imbuh Eko.
Sosialisasi tersebut akhirnya berjalan alot. Meski BPN berusaha menjelaskan mekanisme pembayaran UGR namun warga tetap tidak mau mendengar dan tetap berkeinginan pembayaran dilakukan serentak atau bersama-sama.
Diketahui, sebelumnya BPN berencana membayarkan UGR terhadap 10 pemilik lahan dari 12 bidang tanah asal Dusun Kalipancer pada Senin depan. Sementara jumlah warga terdampak di dusun tersebut, sebanyak 53 orang yang memiliki 64 bidang tanah.
Setelah salah satu petugas BPN mengumumkan akan membatalkan pembayaran UGR terhadap 10 orang pemilk lahan pada senin depan akhirnya warga membubarkan diri dengan tertib.
Sementara itu, beberapa awak media merasa kecewa sebab perwakilan dari BPN tidak mau memberikan statmen terkait permintaan dan tuntutan warga Dusun Kalipancer kepada mereka.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Agus Sulistya |
| Editor | : M Ainul Yaqin |
Komentar & Reaksi