SUARA INDONESIA

Anggota DPRD Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemkab Tuban

Irqam - 18 June 2022 | 22:06
Politik Anggota DPRD Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemkab Tuban

TUBAN - DPRD Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tuban 2021, Sabtu (18/6/2022).

Dalam Rapat Paripurna itu, sejumlah anggota DPRD Tuban ramai-ramai kritik kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.

Anggota Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan Maftuchin menilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA APBD Tuban 2021 yang mencapai Rp 780 miliar akibat banyak kegiatan Pemkab Tuban yang belum terlaksana.

"Terlalu besar sisa APBD 2021," kata Maftuchin dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tuban Miyadi dan dihadiri oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Farizky beserta jajaranya.

Selain soal SiLPA, Maftuchin juga menyoroti rencana Pemkab Tuban yang akan mengambil alih Terminal Wisata Kambang Putih di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang saat ini dikelola Pemerintah Pusat.

Menurutnya, ada beberapa masalah krusial yang harus dijawab dan dicarikan solusi oleh Pemkab Tuban, yakni kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan layanan kesehatan warga Tuban di wilayah barat yang lebih cenderung memilih berobat ke Jawa Tengah.

"Selain itu, seiring meluasnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi dan kambing, harus segera ditangani serius oleh Pemkab Tuban," tegasnya.

Tak hanya itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Sumargo menanyakan terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, dan hingga rendahnya penyertaan modal di perbankan.

"Kami juga minta toko ritel ditertibkan, sesuai Perda Nomor 12 tahun 2017. Toko ritel seharusnya berdiri minimal 500 meter dari pasar tradisional, tapi kenyataan di lapangan sebaliknya. Pemkab harus serius, karena di tahun 2021 Dinas Perizinan Tuban telah mengeluarkan izin ritel sebanyak 54 titik," ungkap Bambang.

Selain itu, Anggota Fraksi PDIP Tulus Setyo Utomo meminta jika ada kekosongan perangkat desa di Tuban harus segera diisi, agar tidak mengganggu pelayanan publik di desa. "Pemetaan harus dilakukan dan harus segera diisi kekosongan tersebut," ujar Tulus.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kritik dari sejumlah anggota Fraksi DPRD Tuban merupakan masukan sangat baik. Ia mengatakan, pihak Pemkab Tuban memberikan jawaban dalam Rapat Paripurna pekan depan.

"Soal SiLPA yang nilainya Rp780 miliar, karena Juknisnya di akhir tahun sehingga menyebabkan adanya sisa. Ada juga anggaran PPPK, dan Bantuan Tak Terduga (BTT) Covid-19 tahun 2020 ke 2021 itu cukup besar," terang Lindra sapaan akrabnya ditemui awak media usai mengikuti Rapat Paripurna.

Lindra membantah pernyataan anggota Fraksi DPRD Tuban bahwa tingginya SiLPA disebabkan buruknya perencanaan anggaran di Tuban. “Pemkab bersyukur atas masukan dari legislatif yang sangat bagus, supaya roda pemerintahan berjalan semakin bagus dan pelayanan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.

Pewarta : Irqam
Editor : Irqam

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya