SUARA INDONESIA, SEMARANG – DPRD Jawa Tengah mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas dalam Anggaran Perubahan 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan percepatan penanganan jalan rusak di berbagai daerah.
Menurutnya, jalan merupakan infrastruktur dasar yang memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Jalan memiliki peran fundamental bagi masyarakat sebagai urat nadi kehidupan yang mendukung mobilitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi," ujarnya, belum lama ini, di Semarang.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Kakung itu menyambut baik instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang mengarahkan koreksi Anggaran Perubahan 2026 untuk memperkuat pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.
Selain itu, DPRD juga mendukung arahan agar pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dapat lebih difokuskan pada sektor infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
"Kami menyambut baik langkah gubernur yang menjadikan pembangunan jalan sebagai prioritas. Infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat," kata Sarif.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan, baik akibat kerusakan pascamusim hujan maupun karena tingginya intensitas penggunaan jalan.
Karena itu, Sarif berharap proses penganggaran dan pelaksanaan proyek dapat berjalan tepat waktu sehingga momentum musim kemarau dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.
Meski terdapat tantangan berupa kenaikan harga material konstruksi, ia menegaskan kualitas pekerjaan tetap harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, penyesuaian anggaran dapat dilakukan, namun target perbaikan jalan tidak boleh tertunda.
"Kualitas pekerjaan harus tetap dijaga. Masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang baik dan dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang," tegas legislator dari daerah pemilihan Banyumas-Cilacap tersebut.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD agar penanganan berbagai ruas jalan dapat dilakukan secara lebih optimal.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi antarpemangku kepentingan, Sarif berharap persoalan jalan rusak di Jawa Tengah dapat ditangani secara bertahap sehingga mampu meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Team Work |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi