SUARA INDONESIA

Demo Rapor Merah, Aktivis IMM Jember Soroti Praktik Nepotisme Bupati Hendy

Redaksi - 10 June 2024 | 23:06 - Dibaca 597 kali
News Demo Rapor Merah, Aktivis IMM Jember Soroti Praktik Nepotisme Bupati Hendy
Aktivis IMM Jember saat melakukan aksi rapor merah terhadap kinerja Bupati Hendy Siswanto di depan gedung DPRD setempat, Senin (10/6/2024). (Foto: Istimewa)

SUARA INDONESIA, JEMBER- Sidang paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LKPj) APBD Jember 2023, diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa, Senin (10/6/2024) siang.

Di luar gedung dewan, ratusan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi demonstrasi. Mereka memberi rapor merah atas kinerja Bupati Jember Hendy Siswanto. Mahasiswa menilai, tujuh janji kerja Bupati Hendy nyaris tak ada yang terealisasi.

Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Jember, Dwi Nauval Zakaria mengatakan, selama hampir 3,5 tahun Bupati Hendy memimpin, masih banyak pekerjaan rumah yang tak terselesaikan. Mulai dari tingginya angka kemiskinan dan stunting, hingga persoalan pupuk subsidi untuk petani.

Tak hanya itu, Nauval juga menyoroti praktik nepotisme yang dilakukan Hendy. Beberapa anggota keluarga bupati ada yang menduduki jabatan strategis di birokrasi. Bahkan, nama kemenakan dan menantunya yang non-ASN, tercantum dalam SK Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati Jember Tahun 2021-2024, bersama sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan salinan SK yang diterima wartawan, ada dua nama yang terhubung dengan keluarga Bupati Hendy. Keduanya adalah anak mantu dan kemenakan. Mereka mendapatkan honor Rp 3,5 juta per bulan. Padahal, kinerjanya belum jelas. Apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan.

“Buktinya, tujuh program prioritas minim realisasi. Padahal, sudah ada tim khusus yang dibentuk untuk itu. Dan di dalamnya ada nama anggota keluarga bupati. Ini sangat mengecewakan kami, terutama mahasiswa, petani, nelayan dan buruh," tegas Nauval.

Di sisi lain, dia menambahkan, DPRD Jember juga minim kontrol terhadap kerja eksekutif. Imbasnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nyaris tanpa pengawalan.

Kondisi ini disebutnya membuat pemkab serampangan dalam melaksanakan program kerja dan pembangunan. Terkesan hanya menuruti keinginan bupati. Tanpa berdasarkan perencanaan yang jelas dan matang sesuai regulasi.

“Nyatanya banyak dugaan korupsi di Kabupaten Jember. Salah satunya anggaran pembangunan pabrik pupuk," urainya.

Sementara itu, Bupati Hendy Siswanto ogah menemui ratusan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Dia mengutus Asisten III Pemkab Jember Harry Agustriono. Kepada wartawan, mantan Kepala Dinas Pariwisata ini beralasan, bupati tak bisa keluar menemui karena sedang mengikuti sidang paripurna di dalam gedung dewan.

“Artinya tidak menyepelekan mereka (mahasiswa). Karena secara prosedural, kami juga bagian dari pemkab. Jadi kami yang diutus untuk menemui mereka,” ucapnya.

Harry mengaku, semua tuntutan mahasiswa akan dia teruskan kepada bupati. Karena aspirasi yang disampaikan mahasiswa, dinilainya bagian dari pendapat masyarakat.

Menanggapi demo IMM, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan, apapun bentuk penyampaian pendapat dan penilaian kinerja bupati tetap harus dihormati. Pihaknya menerima aspirasi itu dan akan mengevaluasi. Sebagai pimpinan partai, dirinya juga mempertimbangkan penilaian mahasiswa.

“Kalau ibaratnya rapor merah, otomatis tidak naik kelas. Ini akan menjadi pertimbangan kami sebagai pemimpin partai. Kalau masyarakatnya memberi rapor merah, kira-kira dipertimbangkan lagi nggak untuk tahun depan?” ucapnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Redaksi
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV