SUARA INDONESIA,BONDOWOSO– Ambisi besar Bank Indonesia (BI) untuk mengakselerasi penggunaan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kabupaten Bondowoso menemui batu sandungan.
Rendahnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di daerah tapal kuda itu menjadi alarm serius yang dapat menghambat kesuksesan program digitalisasi.
Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid mengakui secara terbuka bahwa literasi digital masyarakat di wilayahnya masih jauh dari kata ideal.
Menurutnya, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap teknologi menjadi kunci agar penerapan QRIS benar-benar memberi dampak nyata.
“Kami akui IMDI masih rendah dan ini menjadi perhatian serius kami. Harapannya, ke depan, transaksi digital bisa berjalan beriringan dengan elektronifikasi pemerintahan sehingga pelayanan masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Bupati, Sabtu (16/8/2025).
Ra Hamid menyatakan, kolaborasi antara Pemkab dan Bank Indonesia merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga aparatur pemerintahan dalam membiasakan transaksi non-tunai.
“Kami ingin masyarakat dan pemerintah terbiasa menggunakan pembayaran digital sebagai bagian dari modernisasi layanan publik,” tegasnya.
Namun demikian, Abdul Hamid mengingatkan, tanpa upaya agresif peningkatan literasi digital, berbagai inisiatif yang digelar BI dan Pemkab dikhawatirkan hanya berhenti sebagai aktivitas seremonial.
Antusiasme masyarakat di awal, kata dia, belum tentu menjamin keberlanjutan jika edukasi tidak konsisten dan menyeluruh.
“Lampu kuningnya sudah jelas. Jangan hanya menggelar sosialisasi, BI dan Pemkab harus turun langsung sampai ke desa-desa yang selama ini belum tersentuh akses teknologi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jember, Gunawan, menjelaskan bahwa rangkaian Pekan QRIS Nasional tidak hanya berlangsung di Bondowoso, tetapi juga di beberapa kabupaten lain di eks Karesidenan Besuki seperti Jember, Situbondo, Banyuwangi hingga Lumajang.
“Melalui kegiatan ini kami ingin masyarakat Bondowoso semakin terbiasa melakukan pembayaran digital. Tidak hanya belanja harian, tetapi juga pembayaran retribusi, pajak daerah, dan layanan publik lainnya,” jelas Gunawan.
Lebih jauh, BI juga membekali masyarakat dengan edukasi perlindungan konsumen. Langkah ini diambil mengingat maraknya kasus penipuan digital yang menyasar kalangan awam.
“Edukasi kami berikan untuk semua kalangan, mulai petani, pelajar hingga pelaku UMKM, agar tidak mudah terjerat kejahatan digital,” imbuhnya.
Gunawan menegaskan, rendahnya IMDI Bondowoso bukanlah hasil survei BI, melainkan data dari Badan Koordinasi Wilayah. Namun pihaknya tetap optimistis indeks tersebut bisa naik dengan sinergi aktif bersama pemerintah daerah.
“Kami libatkan seluruh OPD, mulai dari Samsat hingga Pemda, dengan program pembayaran PBB dan pajak kendaraan menggunakan QRIS. Bahkan kami menyiapkan insentif berupa 300 paket sembako agar masyarakat terbiasa menggunakan QRIS,” pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi