SUARA INDONESIA, GRESIK – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melayangkan surat resmi kepada ratusan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik.
Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya keluhan serta aduan dari masyarakat maupun pihak sekolah terkait distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan menggunakan kemasan plastik.
Padahal Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu telah menyatakan larangan distribusi program Makanan Bergizi Gratis pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri menggunakan kantong plastik.
Kemasan yang harus digunakan harus ditempatkan ke dalam wadah yang representatif dan higienis, demi menjaga kualitas makanan yang diiterima oleh penerima manfaat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik Sri Subaidah mengatakan, para guru dan wali murid mengeluhkan terkait distribusi Makan Bergizi Gratis menggunakan kemasan plastik karena selain mempengaruhi kualitas makanan, juga berdampak terhadap penumpukan sampah plastik dengan kapasitas yang terlalu besar.
“Kami mendapat aduan dari wali murid dan kepala sekolah terkait distribusi Makan Bergizi Gratis menggunakan kemasan plastik yang berdampak terhadap penumpukan sampah. Maka dari itu kita langsung tindaklanjuti dengan menyurati dapur SPPG se-Kabupaten Gresik,” ujarnya.
Subaidah mengungkapkan bahwa surat yang dilayangkan DLH Gresik berisi tentang beberapa poin himbauan agar para pemilik dapur SPPG bisa meminimalisir penggunaan kemasan plastik sekali pakai dalam pendistribusian Makan Bergizi Gratis sekaligus mengganti dengan kemasan yang lebih sehat dan ramah lingkungan.
“Kami mengimbau kepada mereka agar mengganti dengan kemasan yang lebih sehat dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Selain melayangkan surat, DLH Kabupaten Gresik juga berencana memanggil seluruh pengelola dapur SPPG dengan tujuan memberikan edukasi terkait meminimalisir penggunaan kemasan plastik serta pengelolaan limbah dapur, baik limbah organik maupun non organik.
“Total ada 105 dapur SPPG se-Kabupaten Gresik yang telah beroperasi. Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa dinas, termasuk dinas sosial (Dinsos), rencananya kami akan mengundang mereka dan memberikan edukasi terkait penggunaan kemasan plastik serta pengelolaan limbah dapur,” jelasnya.
Menurut Subaidah, langkah ini dilakukan sebagai wujud peran aktif dan dukungan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional (PSN), agar betul-betul bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah daerah harus hadir untuk mengawal program-program pemerintah pusat, memastikan agar berjalan dengan lancar. Sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat terutama para penerima manfaat,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rifki Ahmad |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi