BLITAR, Suaraindonesia.co.id - Penundaan rapat paripurna yang seharusnya menjadi momen penyampaian jawaban Bupati Blitar Rini Syarifah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda APBD-P tahun anggaran 2023 menuai penjelasan dari DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat yang digelar pada Rabu malam (06/09/2023) tersebut akhirnya ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M. Rifa'i, memutuskan menunda rapat setelah mengamati kehadiran jumlah anggota yang belum mencapai separuh tambah satu.
"Penundaan ini merupakan hal yang biasa dan sesuai dengan aturan Tata Tertib DPRD Blitar," ujarnya.
Bupati yang telah hadir di lokasi, kembali pulang setelah rapat ditunda. Hal ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya mengenai alasan absennya sebagian anggota DPRD di rapat penting ini. Rifa'i menyarankan media untuk menanyakan langsung kepada anggota yang tidak hadir mengenai alasan absennya.
Rifa'i juga menyebutkan bahwa seharusnya semua anggota DPRD wajib hadir dalam rapat paripurna, terlebih jika sudah ada kesepakatan dan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, penundaan rapat ini masih sesuai dengan aturan dan dapat dilakukan selama tiga hari atau menunggu rapat bamus terlebih dahulu.
Pada hari yang sama, selain rapat mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2023, DPRD Blitar juga mengagendakan rapat penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan tersebut. Namun, agenda ini harus ditunda karena kuorum rapat tidak tercapai.
Saat dihubungi melalui telepon, salah satu anggota fraksi yang tidak hadir mengaku tidak bisa menghadiri rapat paripurna karena memiliki kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Arik Susanto |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi