SUARA INDONESIA, SAMPANG -Puluhan Jurnalis dari berbagai organisasi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, melakukan demontrasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Karen di dalam draf RUU tersebut termuat larangan hasil liputan investigasi.
Ketua Persatuan Jurnalis Sampang (PJS) Fares Reza Malik mengatakan, ketika UU Penyiaran melarang penayangan hasil liputan investigasi, maka kebebasan pers di era reformasi bakal terkebiri.
"Dari situ informasi yang disampaikan kepada publik seolah ditakar oleh kelompok kepentingan. Dan muncul tekanan dalam liputan," jelasnya, Senin (20/05/2024).
Sementara itu, Korlap Aksi Kamaluddin Harun menyampaikan, jurnalis di Sampang menolak seluruh isi draf RUU Penyiaran yang merupakan inisiatif anggota DPR untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menurutnya, larangan penayangan jurnalisme investigasi akan membungkam nilai kebebasan pers dan kemerdekaan pers. Padahal sudah jelas tertera dalam UU Pers pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
"Karena dalam penayangan liputan investigasi akan memberikan informasi publik yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat dalam melihat perkembangan bangsa," tuturnya.
Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Aulia Rahman mengatakan, revisi undang-undang penyiaran akan berdampak terhadap kebebasan pers di Indonesia.
"Kami sepakat dan akan menolak RUU Penyiaran yang tidak memberikan kebebasan pers," terangnya.
Pihaknya akan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia (DPR RI). (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Hoirur Rosikin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi