SUARA INDONESIA, JEMBER - Anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah menyampaikan, kalau dirinya secara umum tidak menolak kebijakan Bupati Fawait.
Namun begitu, sebagai wakil rakyat dirinya merasa merasa perlu ikut berkomentar memberikan koreksi kepada kebijakan yang menimbulkan gaduh itu.
"Kami sebagai wakil rakyat juga punya mata dan telinga. Serta wajib, kami suarakan terkait banyaknya keluhan dari pada ASN ini," katanya, Senin (08/06/2026)
Katanya, upload media sosial harusnya bersifat tidak ada penekanan dengan sanksi harus membuat pernyataan bersalah hingga dibuatkan berita acara pemeriksaan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan, bahwa aparatur sipil negara (ASN) itu juga memiliki nurani dan perasaan sehingga butuh pendekatan humanis.
Maka dari itu, ia mengusulkan, kalau kebijakan konten media sosial jika tetap harus ada, harus diarahkan ke hal yang lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kontradiksi.
"Mereka diminta keikhlasannya untuk mengupload. Tidak boleh, diikuti dengan punishment pengurangan TPP dan kinerja," sebutnya.
Untuk kesehatan, kata Dhafir, bisa mempromosikan kegiatan dan capaian atau seputar layanan. Sehingga, Puskesmas dan pelayanan kesehatannya semakin dikenal di masyarakat.
Begitupun di satuan pendidikan, kata dia, guru bisa dimanfaatkan dan diminta keikhlasannya untuk mengupload konten seputar kreativitas dan potensi sekolahnya.
"Misalkan capaian, prestasi atau seputar edukasi tentang pentingnya mencari ilmu. Mengingat, Kabupaten Jember angka putus sekolah masih sangat tinggi," sebutnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi