SUARA INDONESIA, JEMBER - Muzakki, Ketua Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) Kabupaten Jember mengatakan, ramainya keluhan aparatur sipil negara yang ditekan untuk mengupload konten dengan ancaman sanksi menurutnya keterlaluan.
Sebagai organisasi yang juga konsen mengawal pendidikan, dirinya mengaku merasa perlu ikut angkat bicara terkait kebijakan yang dikeluhkan itu.
"Tujuan Bupati Jember agar masyarakatnya bangga dengan potensi Jember itu bagus. Hanya caranya saja yang perlu diperbaiki. Kalau himbauan, diikuti dengan tekanan dengan surat edaran itu kurang pas," katanya, Minggu (07/06/2026) siang.
Diakui atau tidak, kata Muzakki, masyarakat Kabupaten Jember di era teknologi sudah cerdas dan sudah bisa membedakan.
"Mereka mengerti mana konten asli, mana konten setingan. Mulia tujuannya, tetapi harus betul juga caranya. Agar tidak salah paham ujung-ujungnya. Tolong dikaji ulang," harapnya.
Kata dia, justru kalau konten yang diproduksi dan didistribusikan sama dan diperintah secara masiv, masyarakat luar akan mudah membaca bahwa itu ada kesan setingan.
"Apalagi, disertai dengan tekanan dengan sanksi, psikis guru akan terganggu. Apalagi, banyak guru dari kaum perempuan. Guru bukan anak kecil, mereka kaum intelektual dan kaum akademisi," sambung dia.
Menurutnya, para guru yang terkena sanksi ingin bersuara. Namun, karena adanya tekanan sehingga mereka takut.
"Tolong lah, jangan seperti itu. Mereka adalah masyarakat asli Jember, yang suatu saat suaranya akan dicari dan dibutuhkan," tutupnya.
Sementara sekretaris PGRI Kabupaten Jember, Taufiqur Rahman juga bernada sama. Mereka menilai, kebijakan Bupati Jember terlalu berlebihan.
Jika hal itu diteruskan, khawatir akan berdampak kepada kegiatan belajar mengajar karena guru merasa tertekan dengan sanksi.
"Jika guru sudah tertekan. Tentu, ini akan berpengaruh kepada kegiatan belajar mengajar di kelas," ungkap Sekretaris PGRI Jember Taufiqur Rahman.
Sebelumnya, Bupati Jember Gus Fawait, dalam unggahan akun tiktoknya menyampaikan, kalau dirinya tidak menyuruh ASN untuk melakukan itu.
"Saya perlu meluruskan saya tidak minta ASN. Hanya meminta bagaimana masyarakatnya ikut bangga, salah satu wujud kebanggaannya untuk mempromosikan Kabupaten Jember terkait wisata-wisatanya dan atau mempublikasi program-program yang ada di Kabupaten Jember," katanya dalam unggahannya.
Menurutnya, terkait kritikan dan masukan itu adalah hal yang biasa. Namun karena ada semacam opini yang membelokkan sehingga dirinya perlu meluruskan.
"Permintaan Pemkab Jember pada hari Jumat untuk mengupload kegiatan Pemkab demi mempromosikan Bupati. Itu saya tersenyum saja. Lucu ya, karena pilkada sudah selesai dan pilkada masih lama," cetusnya.
Perlu diketahui, sanksi yang diterapkan oleh Pemkab Jember selain kepada guru, juga menyasar tenaga kesehatan dan sejumlah pejabat (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi