SUARA INDONESIA, BANYUWANGI - Banyuwangi, Jawa Timur menjadi lokasi pertemuan delegasi Indonesia dalam rangkaian The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026, 20-21 Juli. Forum ini dipusatkan di Filipina dan diikuti kota-kota anggota dari berbagai negara ASEAN secara daring.
Dari Indonesia ada 6 daerah yang tergabung dalam anggota ASCN. Diantaranya Banyuwangi, DKI Jakarta, Makassar. Ketiganya merupakan kota tertua anggota ASCN, dan anggota baru yang tergabung yakni Semarang, Sumedang, dan Denpasar.
"Masing-masing daerah mengikuti sidang secara daring di Banyuwangi untuk memutuskan agenda smart city dan melaporkan kemajuan dari fokus program smart city yang dijalankan," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, Senin (20/7/2026).
Dalam forum tersebut, setiap kota mempresentasikan inovasi unggulannya. Banyuwangi memaparkan Smart Kampung, Jakarta menampilkan layanan publik digital terintegrasi, Makassar layanan publik berbasis teknologi, Sumedang digitalisasi desa, Semarang strategi kota tangguh, dan Denpasar penguatan pariwisata digital.
Safrizal mengatakan, dalam forum ini para peserta saling bertukar pikiran, pengalaman, serta praktik terbaik antarkota anggota ASEAN Smart Cities Network terkait pengembangan kota pintar yang berkelanjutan.
"Menjadi anggota ASCN tidaklah mudah. Tidak cukup hanya niat dan komitmen. Setiap daerah harus membuktikan capaian pembangunan secara konsisten melalui enam indikator smart city," kata Safrizal.
Enam indikator tersebut meliputi smart economy, smart governance, smart people, smart living, smart mobility, dan smart environment yang seluruhnya harus berjalan beriringan.
Pada aspek smart economy, daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, serta menurunkan angka kemiskinan. Smart connectivity menitikberatkan pada keterhubungan antarsimpul transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.
Selanjutnya smart living menilai kualitas hidup masyarakat, mulai dari rasa aman, nyaman, hingga tersedianya layanan publik yang mendukung kehidupan warga. Pada smart governance, pemerintah dituntut menghadirkan tata kelola yang efisien dan efektif. Teknologi harus benar-benar memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, menjangkau masyarakat, dan memenuhi harapan publik.
Kemudian smart people, kota pintarbdapat terwujud jika masyarakat aktif berpartisipasi, responsif terhadap layanan pemerintah, serta terlibat dalam pembangunan. Terakhir, smart environment menekankan pentingnya pembangunan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan kota dapat terjaga di masa depan.
"Smart city itu intinya warga bahagia tinggal di kota tersebut. Seperti DKI Jakarta, Makassar, dan Banyuwangi yang sering mewakili Indonesia ke luar negeri telah menunjukkan konsistensinya selama puluhan tahun untuk menjadi kota yang smart, dan telah terbukti," terang Safrizal.
Selain itu, keikutsertaan dalam ASEAN Smart Cities Network memberi keuntungan bagi Banyuwangi untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, praktik terbaik, hingga implementasi pengembangan smart city bersama kota-kota anggota ASEAN.
"Kita bisa share of knowledge, share of experience, share of implementation. Kita bisa belajar dari mereka yang lebih maju, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Tapi sebagian juga belajar kepada kita bagaimana mengelola rural. Jadi keuntungannya, kita bisa belajar dan tumbuh bersama," ungkapnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, terpilihnya Banyuwangi sebagai tuan rumah pertemuan ASEAN Smart Cities Network merupakan penugasan dari Kemendagri. Menurutnya, penunjukan itu tidak lepas dari konsistensi Banyuwangi mengembangkan konsep smart city sejak bergabung dalam ASEAN Smart Cities Network pada 2015.
Ipuk menambahkan, setiap daerah memiliki keunggulan dan fokus pembangunan yang berbeda. Di Banyuwangi, pengembangan smart city diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
"Bagi Banyuwangi, saat ini Banyuwangi sedang fokus pada pengentasan kemiskinan, maka sektor-sektor pelayanan yang cepat, lalu juga berbasis pada capaian atau dampak di masyarakat, ini menjadi fokus Banyuwangi," ujarnya.
Menurut Ipuk, penguatan pelayanan tersebut dilakukan melalui digitalisasi, penyediaan basis data yang akurat, serta pelibatan masyarakat agar program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak warga dan memberikan dampak yang nyata.
"Bagaimana pendidikan dan kesehatan itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka membutuhkan digitalisasi, basis data yang akurat, dan juga program-program penunjang yang tidak hanya menggunakan APBD tapi juga bagaimana community dilibatkan sehingga semakin luas sasaran yang dicapai untuk bisa merasakan dampak dari program-program pemerintah daerah," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi