SUARA INDONESIA, PADANG – Pemerintah Kota Padang membuka peluang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan internasional di India.
Langkah ini menjadi strategi investasi sumber daya manusia sekaligus cara memanfaatkan kerja sama luar negeri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa mengeluarkan biaya dari kas daerah.
Program yang ditawarkan adalah Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) yang diselenggarakan oleh Pemerintah India.
Melalui skema ini, ASN Pemko Padang dapat mengikuti pelatihan di berbagai bidang strategis, antara lain, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pemrograman Python, kesehatan masyarakat, ekonomi sirkular, keamanan dan forensik, keuangan dan manajemen pemerintahan, hingga teknologi antariksa dan inovasi.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mengajak seluruh ASN yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin.
“Kami mengajak semua ASN Kota Padang untuk mengikuti pelatihan ini,” ujarnya pada Jumat (3/7/2026) kemarin.
Menurut Raju, program ini bukan sekadar kesempatan belajar di luar negeri, melainkan sarana transfer pengetahuan dan pengalaman bertaraf internasional.
Ilmu yang didapat diharapkan dapat diterapkan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Seluruh biaya ditanggung Pemerintah India
Keunggulan utama program ini adalah seluruh fasilitas dan biaya ditanggung penuh oleh Pemerintah India, meliputi biaya pendidikan dan pelatihan, tiket pesawat pulang-pergi kelas ekonomi, akomodasi, konsumsi dan uang saku harian.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan ini.
“Semua kebutuhan selama pelatihan ditanggung oleh Pemerintah India, sehingga tidak membebani keuangan daerah,” jelas Raju didampingi Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Bambang Adi Sandjoko.
Pendaftaran program ITEC dibuka hingga tanggal 20 Juli 2026, Syarat utama yang harus dipenuhi ASN adalah memiliki masa kerja minimal tiga tahun dan memilih materi pelatihan yang relevan dengan tugas serta fungsi jabatannya, agar hasil pembelajaran dapat segera diimplementasikan di lingkungan kerja.
Inisiatif ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas ASN tidak harus bergantung pada anggaran daerah semata. Melalui kerja sama internasional, akses pembelajaran berkelas dunia dapat dibuka, sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam pelayanan publik.
Praktik ini juga dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan kompetensi aparatur secara lebih efektif, efisien, dan berdampak luas. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Anggun Fitria |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi