SUARA INDONESIA, BANGKALAN - Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), terutama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), patut dipertanyakan.
Pasalnya, proyek nontender drainase di Kabupaten Bangkalan akhir 2023, batal dikerjakan. Padahal, prosesnya sudah sampai tahapan evaluasi dan sudah ada pemenang proyek.
Sejauh ini, puluhan proyek drainase itu telah diumumkan pada laman LPSE Pemprov Jatim. Sehingga, proyek drainase 2023 PAPBD Pemprov Jatim itu telah diketahui oleh publik. Namun, proyek tersebut diduga batal kontrak. Hal itu berdasarkan pengakuan salah satu perusahaan pemenang, CV Selaras Mitra..
Tak ada kepastian penyebab batalnya proyek kontraktual tersebut. Namun, dugaan lantaran tidak adanya cukup waktu. Sehingga menyebabkan mepet pelaksanaan.
Ketua DPD LSM Trinusa Jawa Timur, Hafadoh mengatakan, jika proyek yang masuk ke Bangkalan tidak jadi dikerjakan, itu menunjukkan kinerja Dinas PRKPCPK Pemprov Jatim tidak becus. Bagian perencanaan dan pelaksanaannya bermasalah.
Menurutnya, jika melihat proses lelang di LPSE Pemprov Jatim, tahapannya sudah dilakukan dan sudah sesuai, baik mulai penganggaran dan perencanaannya. Artinya, proyek drainase tersebut sudah lengkap, jelas, dan tinggal bayar. Namun, menjadi miris jika memang tidak jadi dilaksanakan lantaran kontraknya belum dibuat.
"Kalau tidak dieksekusi berarti kan bermasalah. Copot itu pejabat bidang terkait dan bagian perencana di Dinas PRKPCK. Itu sudah dianggarkan, diumumkan dan ada pemenangnya. Tapi tidak diserap. Tentu ini merugikan masyarakat Bangkalan," pintanya.
Pihaknya tidak menoleransi alasan mepetnya waktu dalam pelaksanaannya. Sebab, perencanaan sudah dilakukan sebelum proyek dibuat. Jika itu menjadi kendala utama, pemprov harus mengevaluasi diri bahwa gagalnya pengerjaan proyek ini menunjukkan kegagalan pemimpinnya.
"Baik gubernur, ketua dewan, dan kepala dinas serta pemangku kebijakan lainnya. Harus introspeksi diri. Inilah hasil kinerja kalian. Rakyat yang paling dirugikan," kecamnya.
Saat dikonfirmasi, Urusan Drainase Dinas PRKPCK Pemprov Jatim enggan berkomentar. Saat hendak ditemui di kantornya, pejabat yang berwenang tak berkenan. Alasannya masih ada rapat.
"Kasi urusan drainase Ibu Susi belum datang. Kemungkinan masih ada rapat di luar. Nomor kontak sudah saya sampaikan untuk dihubungi," ujar salah satu pegawai DPRKPCK Pemprov Jatim. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Moh.Ridwan |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi