SUARA INDONESIA, BANYUWANGI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mengklarifikasi soal konsumsi pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinilai kurang layak.
Diketahui, pelantikan KPPS secara serentak di Banyuwangi, Kamis 25 Januari 2024 kemarin, diwarnai keluhan dari sejumlah anggota yang dilantik. Peristiwa ini terjadi di sejumlah desa.
Mereka kecewa dengan sajian konsumsi yang diberikan. Beberapa ada yang mengeluhkan tidak kebagian konsumsi, lauk basi, bahkan ada yang mengeluh terdapat belatung di makanan. Keluhan itu sempat viral di media sosial.
Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman, mengaku telah mendapat kabar berkenaan dengan keluhan tersebut. Menurutnya, konsumsi pelantikan KPPS telah diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing wilayah.
Bahkan, KPU Banyuwangi telah memberikan surat edaran dari sekretariat KPU terkait dengan operasional pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) KPPS yang ada di Bumi Blambangan.
“Terkait dengan ada yang busuk dan bau, itu sepertinya harus diverifikasi ke warung. Kami tidak tahu warung mana yang ditunjuk oleh mereka. Karena kami sepenuhnya menyerahkan kepada PPK, PPS untuk pengelolaan konsumsinya,” kata Dwi dikonfirmasi, Jumat (26/1/2024).
Dwi mengatakan jika anggaran pelantikan KPPS telah diberikan kepada PPS. Di dalamnya sudah termasuk operasional untuk konsumsi. Ia membantah jika bukan KPU lah yang menyiapkan seluruhnya.
“Tidak benar jika KPU yang menunjuk warung atau mengadakan. KPU tidak pernah mengondisikan konsumsi. Jadi itu mungkin PPK dan PPS nya yang kurang komunikasi,” cetusnya.
Salah satu wilayah yang mendapat keluhan yakni pelantikan KPPS di wilayah Kecamatan Glagah. Ketua PPK Glagah, Ahmad Haidar Furqon, juga tidak menampik kejadian tersebut.
Menurutnya, terdapat tiga desa di wilayah Kecamatan Glagah saat pelantikan KPPS mendapat keluhan konsumsi kurang layak. Di antaranya Desa Paspan dan Desa Kenjo.
“Memang di Glagah ada yang komplain, nasinya basi. Tapi tidak semuanya, hanya tiga desa. Soal ada belatungnya, kami pastikan itu bukan di Glagah, karena video yang beredar tidak sama dengan konsumsi yang ada di sini,” kata Haidar dikonfirmasi terpisah, Sabtu (27/1/2024).
Dia mengatakan bahwa pengadaan konsumsi tidak ada sangkut pautnya dengan KPU kabupaten. Karena sepenuhnya sudah diserahkan kepada PPK dan PPS.
Haidar berucap, sebelum pelantikan pihaknya telah melakukan pemesanan konsumsi lewat catering. Hanya saja, saat pengiriman di hari H, konsumsi yang dibawa sudah dalam keadaan basi.
“Ketika hari H, konsumsi yang datang tidak sesuai harapan. Hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang basi,” bebernya.
Haidar juga telah melakukan klarifikasi langsung ke pihak catering. Dari pihak catering, kata dia, juga telah meminta maaf.
“Kejadian ini menjadi evaluasi, dan alhamdulilah saat kegiatan bimtek Jumat kemarin, konsumsi sudah sesuai harapan. Sebelumnya sudah kami wanti-wanti, karena kami masih pesan dari catering yang sama,” tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi