SUARA INDONESIA, BANYUWANGI - Kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani banyak membawa perkembangan positif.
Hal itu terlihat dari nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 saat Sidang Paripurna DPRD setempat, Senin (18/3/2024).
Bupati Ipuk menyampaikan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Banyuwangi terjadi peningkatan dari 73,15 pada tahun 2022 menjadi 73,79 pada tahun 2023.
Dari bidang pendidikan, peningkatan IPM tercermin dari angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
“Untuk rata-rata lama meningkat dari 7,66 pada tahun 2022 menjadi 7,76 pada tahun 2023. Sedangkan harapan lama sekolah meningkat dari 13,11 di tahun 2022 menjadi 13,12 di tahun 2023,” kata Ipuk.
Bidang kesehatan, peningkatan IPM tercermin dari usia harapan hidup yang meningkat dari 73,67 pada tahun 2022 menjadi 73,93 di tahun 2023.
Selain kedua bidang itu, tambah Ipuk, pengeluaran perkapita Banyuwangi juga meningkat dari Rp 12,32 juta di tahun 2022 menjadi Rp 12,82 juta pada tahun 2023.
Selain IPM, Banyuwangi juga berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem dari 7,51 persen pada tahun 2022 menjadi 7,34 persen di tahun 2023
“Realisasi tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 102 persen. Penanganan kemiskinan di Banyuwangi semakin baik dari waktu ke waktu,” beber Ipuk.
Senyampang dengan itu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,03 persen.
Realisasi tahun 2022, tambah Ipuk, telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 110,79 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2023 tumbuh tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,43 persen,” jelas Ipuk.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi juga lebih tinggi jika dibandingkan kabupaten wilayah se-Eks Karesidenan Besuki dan Sekar Kijang pada tahun 2023.
Begitu juga pendapatan per kapita Banyuwangi mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi sebesar Rp 58,086 juta dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar Rp 53,822 juta. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekitar.
“Pemkab telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk dalam pengendalian harga-harga komoditas agar daya beli masyarakat tetap terjaga melalui pengendalian inflasi,” tegas Ipuk. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi