SUARA INDONESIA

Pasca Gus Mudhlor Non-aktif, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi Resmi Jabat Plt

Amrizal Zulkarnain - 08 May 2024 | 15:05 - Dibaca 669 kali
News Pasca Gus Mudhlor Non-aktif, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi Resmi Jabat Plt
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemarsono, saat menyerahkan SK kepada Plt Bupati Sidoarjo Subandi di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. (Foto: Istimewa)

SUARA INDONESIA, SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Hal ini terkait status non aktifkannya Bupati Sidoarjo sebelumnya yakni Ahmad Mudhlor Ali, Rabu (8/5/2024).

Merujuk atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Surat Keputusan (SK) Plt Bupati Sidoarjo telah diterbitkan hari ini, Rabu 8 Mei, ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Timur.

Diwakilkan oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemarsono, SK Plt Bupati Sidoarjo diserahkan kepada Subandi di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jatim.

Perlu diketahui, dinon-aktifkannya Ahmad Mudhlor Ali yang akrab disapa Gus Mudhlor tersebut, karena sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Dalam penyampaiannya, Bobby Soemarsono mengatakan, pemberian penugasan Wakil Bupati Sidoarjo sebagai Plt, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, apabila bupati dalam masa tahanan dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya.

"Hal itu dilakukan agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan, khususnya di bidang pelayanan publik. Tugas bupati dilaksanakan oleh wakil bupati selaku Plt," ujar Bobby.

Ia menegaskan, seluruh administrasi di Pemkab Sidoarjo saat ini ada di bawah tanggung jawab Wabup Sidoarjo Subandi yang resmi sebagai Plt.

"Pembangunan dan pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, begitu juga pelayanan publik harus dipastikan tidak terganggu, karena ini merupakan hak masyarakat," ungkapnya.

Sedangkan, tugas Plt ini nanti akan berakhir pada saat pelantikan bupati terpilih dari hasil Pilkada 2024.

Lebih lanjut, Bobby menerangkan, Pemprov Jatim saat pelantikan bupati dan wakil bupati/walikota dan wawalikota se Jatim, pihaknya akan berupaya melakukan penandatanganan pakta integritas.

"Secara administratif juga ada pemeriksaan dari Inspektorat, BPK, BPKP secara periodik. Tujuannya adalah untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Amrizal Zulkarnain
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV