SUARA INDONESIA

Wujudkan Banyuwangi Bebas Korupsi, Pemkab-DPRD: Peran Masyarakat Dibutuhkan

Muhammad Nurul Yaqin - 15 May 2024 | 09:05 - Dibaca 672 kali
News Wujudkan Banyuwangi Bebas Korupsi, Pemkab-DPRD: Peran Masyarakat Dibutuhkan
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. (Foto: Muhammad Nurul Yaqin/suaraindonesia.co.id).

SUARA INDONESIA, BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama DPRD setempat berkomitmen wujudkan Bumi Blambangan bebas dari korupsi.

Dalam mewujudkannya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Terutama ikut terlibat dalam pengawasan di pemerintahan mulai tingkat desa hingga kabupaten.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kepedulian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya fokus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Selain pemerintahan, seluruh elemen masyarakat dan lembaga juga harus concern (peduli),” cetus Ipuk saat menghadiri giat bersama KPK bertajuk Partisipasi Masyarakat Membangun Banyuwangi Bebas dari Korupsi, Selasa (14/5/2024) kemarin.

Menurut Ipuk, dukungan KPK dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menjadi salah satu penyemangat Banyuwangi dalam mengelola anggaran yang lebih baik lagi.

Berbagai prestasi yang diraih Banyuwangi, lanjut Ipuk, diantaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali beruntun dan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi dan terbaik se-Indonesia merupakan bagian ikhtiar Pemkab untuk lebih bersih.

“Beberapa prestasi tersebut bagian dari upaya Pemda untuk lebih bersih, lebih aktif, akuntabel, dan programnya bisa berdampak bagi masyarakat Banyuwangi,” kata Ipuk.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto menambahkan, dengan pemerintahan yang bersih maka rakyat diuntungkan. Oleh karena itu dewan akan lebih tegas dalam mengawasi kegiatan pemerintahan.

“Program pemerintah yang berpotensi menimbulkan korupsi, kita tambah pengawasannya, supaya Banyuwangi bebas dari korupsi. Intinya jika korupsi berkurang, rakyat diuntungkan,” ujar Michael.

Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi mengatakan, kedatangan KPK ke Bumi Blambangan membuat dewan lebih berani lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi.

“Makanya untuk menekan potensi tersebut, dewan sudah membangun komitmen bersama Bupati bahwa birokrasi kedepan akan lebih bersih lagi,” tutupnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV