SUARA INDONESIA, SUMENEP- Pemkab Sumenep, Jawa Timur, terus menggencarkan beragam upaya demi menarik minat investor atau pengusaha untuk menanamkan modalnya di kota dengan julukan Bumi Sumekar tersebut.
Selain beragam potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, kemudahan akses perizinan, rupanya masih menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi.
Menjawab hal tersebut, Pemkab Sumenep melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) setempat, memberikan dua program prioritas, guna meningkatkan angka investasi di wilayah setempat.
Kepala DPMPTSP dan Naker Sumenep Abd Rahman Riadi menjelaskan, dua program itu diantaranya adalah meningkatkan kualitas promosi penanaman modal, melalui pembuatan peta dan promosi investasi.
Selanjutnya, pihaknya juga turut aktif mengikuti beragam event promosi, membuat Investment Project Ready to Over (IPRO), serta menyusun regulasi terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal atau investasi di Sumenep.
Sedangkan untuk program prioritas yang kedua, yakni meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan perizinan, dengan cara menghadirkan digitalisasi layanan dengan SOP. Kemudian meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, serta penerbitan jumlah dan layanan perizinan.
Terkait digitalisasi layanan dengan SOP, Rahman mencontohkan seperti aplikasi dan penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). "Layanan perizinan melalui aplikasi," jelasnya, Kamis (23/05/2024).
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan keinginan dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, agar realisasi investasi di Sumenep mampu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Dirinya menilai, peningkatan investasi akan dibarengi dengan terbukanya lapangan kerja, sehingga mampu menyerap semakin banyak tenaga kerja. Dengan begitu, tingkat pengangguran terbuka di Sumenep otomatis diharapkan akan menurun.
Ia menjabarkan, pada tahun 2022 realisasi investasi Sumenep adalah Rp 1,7 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp 2,1 triliun di tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, ditargetkan naik sekitar 30 sampai 40 persen dari tahun sebelumnya.
"Hal ini sesuai keinginan Bapak Bupati agar realisasi Investasi setiap tahun selalu meningkat. Dengan meningkatnya investasi akan juga dapat meningkatkan serapan tenaga kerja di Kabupaten Sumenep sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka," katanya.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengakui, bahwa sejauh ini Pemkab Sumenep memang berusaha untuk terus mempercepat segala bentuk perizinan dan menyesuaikan dengan digitalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Yang terpenting menurutnya, seluruh proses perizinan atau inovasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.
Lebih lanjut, ia kembali mengingatkan bahwa Sumenep menjadi kabupaten dengan tingkat pengangguran terbuka terendah di wilayah Jawa Timur, yakni 1,71 pada tahun 2023.
"Intinya kita terus mempercepat bentuk perizinan apa saja, menyesuaikan dengan digitalisasi yg diterapkan pemerintah pusat. Yang penting sesuai aturan yang berlaku," tandasnya.(*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi